Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH personel Polda Jawa Tengah yang diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan atau OTT Jual-Beli Penerimaan Calon Siswa Bintara Polri Tahun Anggaran 2022 kini bertambah menjadi tujuh orang. Dua personel dari bidang kesehatan dan unsur ASN diduga kuat turut terlibat dalam kasus tersebut.
Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M Iqbal Alqudusy mengatakan kelima personel itu terdiri dari 2 Kompol, 1 AKP, 2 Bintara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan atau OTT Jual-Beli Penerimaan Calon Siswa Bintara Polri Tahun Anggaran 2022 beberapa waktu lalu telah menjalani sidang kode etik. Dalam pengembangannya 2 personel lainnya juga akan dilakukan sidang etik yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini.
Meski tak menjelaskan secara rinci, Iqbal mengatakan bahwa dua personel yang akan dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut berasal dari bidang kesehatan dan unsur ASN. Keduanya dianggap cukup bukti untuk dihadirkan ke hadapan meja sidang.
Baca juga : Tersangka Suap Proyek Jalur Kereta Api Minta Rp1,1 Miliar Buat THR
Selain melakukan pemeriksaan terhadap tujuh personel, nantinya Polda juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang diduga menjadi penyuap dalam kasus ini. Sesuai arahan Kapolri, Iqbal juga mengatakan bahwa jajarannya akan memperketat satuan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"OTT yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri kemarin merupakan upaya penegakan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis atau Betah dalam institusi Polri," kata Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Kabid Humas Polda Jateng seperti dikutip dari wawancaranya dengan Metro TV. (MGN/Z-4)
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Budi menjelaskan, enam orang itu ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini, mereka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
Penutupan pendidikan ini menandai berakhirnya fase transformasi selama lima bulan,
KPK juga menilai Suratmo salah karena menyoba menyuap polisi agar anaknya jadi anggota Polri. Dia seharusnya tidak memaksakan diri jika tidak memenuhi kriteria.
ANGGOTA Kodim Deli Serdang Serka Hendri mengapresiasi Polri, khususnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Fatia adalah penyandang disabilitas tunadaksa yang merupakan sarjana psikologi. Dia mendaftar Bintara Polri lewat Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Polisi sudah mengamankan lima orang terkait kasus tersebut
CALON siswa (casis) Bintara Polri yang menjadi korban begal di Kebon Jeruk Jakarta Barat hingga jarinya nyaris putus, Satrio Mukhti, 18, lolos Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved