Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENETAPAN Plt Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, menjadi tersangka pengadaan pesawat terbang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hal itu terlihat jelas dari proses penyelidikan dan penyidikan belum selesai yaitu belum adanya pemeriksaan saksi dan ahli.
Selain itu, Audit BPK juga telah menyatakan, tidak ada kerugian negara dalam pengadaan pesawat terbang tersebut. Sama halnya KPK pun telah melakukan penyidikan selama dua tahun dan tidak menemukan adanya bukti penyelewengan.
"Karena itu, kami beberapa waktu lalu mengajukan Praperadilan terhadap Kejati Papua untuk menguji prosedur penetapan tersangka telah sesuai atau tidak dilakukan," ungkap M Yasin Djamaluddin SH, MH, Kuasa Hukum Johannes Rettob, kepada wartawan, Minggu (5/3/2023)
Namun hak tersangka untuk mengajukan Praperadilan dikebiri Kejati Papua dengan mengajukan berkas perkara yang belum selesai ke pengadilan dengan maksud agar permohonan Praperadilan digugurkan pengadilan.
Menyimak tentang praktik kesewenang-wenangan kejaksaan seperti itu sering terjadi. Maka M Yasin Djamaluddin SH, MH akan mengajukan Judial Review terhadap Pasal 82 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Maret 2023. Pasal inilah yang sering digunakan kejaksaan secara sewenang-wenang untuk menggugurkan hak para pencari keadilan.
"Terkait dengan hal itu, kami mengundang rekan-rekan jurnalis untuk menghadiri Konferensi Pers yang akan kami gelar besok (Senin, 6/3) pukul 11.00 WIB sampai selesai," ungkap Yasin Djamaluddin.
Demi penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, ujar Yasin Djamaluddin, besar harapan pihaknya dan klien kiranya rekan-rekan jurnalis dapat menghadiri konferensi pers tersebut dan ikut serta mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama rakyat dan para penegak hukum. (OL-13)
Baca Juga: AMMPAK Minta Pengadilan Tolak Praperadilan Plt Bupati Mimika ...
BAKAL calon Bupati Mimika periode 2024-2029 Maximus Tipagau mengemukakan visinya untuk membawa daerahnya menjadi sejahtera bagi masyarakat.
Maximus menilai selama ini sinergi yang seharusnya terjadi antara pemerintah daerah dan swasta belum berjalan optimal.
PDIE melaporkan Johannes Rettob ke Bawaslu lantaran melakukan pergantian pejabat saat menjadi Plt. Bupati Mimika.
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
mencegah penularan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan mulai membuka layanan vaksinasi Qdenga (Dengue Tetravalent Vaccine)
"Progres kesiapan venue-venue yang berada di Mimika sudah siap. Progres seluruh venue secara umum sudah siap,"
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved