Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk membatalkan kebijakan masuk sekolah mulai pukul 05.00 Wita.
"FSGI mengkritik kebijakan masuk sekolah jam 05.00 Wita di NTT," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (28/2).
Pemprov NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta para kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Kota Kupang menyepakati kebijakan mengubah jam masuk sekolah dimajukan mulai pukul 05.00 Wita.
FSGI mendorong Pemprov NTT mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena sangat membahayakan tumbuh kembang anak karena tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
FSGI juga mengumpulkan pendapat sejumlah guru dan orangtua terkait kebijakan masuk sekolah mulai pukul 05.00 Wita di NTT dan ternyata banyak orangtua yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Responsnya beragam mulai dari faktor keamanan anak saat menuju sekolah, transportasi yang sulit pada pagi hari, dan kesiapan orangtua di rumah baik dalam menyediakan sarapan, serta berbagai pertimbangan kesehatan anak.
Baca juga: Ini Alasan Siswa di Kupang Masuk Sekolah Pagi Buta
Jika merujuk pada kajian tentang dampak buruk bagi anak-anak yang kurang tidur, kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 Wita akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak termasuk terhadap kesehatan dan kemampuan belajarnya.
Apabila anak tidak cukup waktu tidurnya, akan ada dua fase yang sangat berpotensi terganggu yakni kesehatan tubuh dan pertumbuhan otaknya dapat terpengaruh.
Bahkan, studi membuktikan bahwa anak-anak yang kurang jam tidurnya cenderung memiliki mood yang tidak stabil, mudah marah, sulit konsentrasi ketika melakukan sesuatu, dan mengalami penurunan kemampuan belajar ketika di sekolah.
Selain itu, penelitian Journal Academic Pediatrics ini menunjukkan bahwa gangguan belajar, mengingat dan analisa pada anak usia sekolah dasar dapat disebabkan oleh kurangnya jam tidur saat anak masih berusia balita.
"Tidur sangat penting bagi tubuh. Pada saat tidur tubuh akan memperbaiki diri baik secara fisik maupun mental sehingga kita merasa segar dan berenergi saat bangun serta siap menjalani aktivitas," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti. (Ant/OL-16)
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved