PDAM Tirta Merapi dan Kejari Klaten Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, menggandeng Kejaksaan Negeri dalam rangka pendampingan bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kajari Suyanto dan Dirut PDAM Tirta Merapi Irawan Margono.

Pendatanganan MoU yang dilakukan di Aula Kantor Kejari Klaten, Rabu
(15/2), dihadiri Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Merapi, Jaka Sawaldi,
serta jajaran Direksi PDAM dan pejabat Kejari Klaten.

Direktur Utama PDAM Tirta Merapi, Irawan Margono, mengatakan
bahwa kesepakatan kerja sama antara PDAM dan Kejari Klaten, adalah di
bidang perdata dan tata usaha negara. "Nota kesepahaman di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang kita tanda tangani bersama Kepala Kejaksaan Negeri Klaten mencakup bantuan hukum ligitasi dan nonligitasi," paparnya.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut, kata Irawan, merupakan
sinergitas PDAM dengan Kejari Klaten yang sesama mengabdi kepada bangsa
dan negara khususnya di Kabupaten Klaten. "Karena itu, kita akan terus berkomunikasi dan konsultasi dengan kejaksaan, serta meminta pendapat hukum manakala ada regulasi program yang kita belum tahu agar tidak melanggar hukum."

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Suyanto, berpesan agar
PDAM Tirta Merapi bertata kelola dengan baik. Kinerja yang sudah
berjalan baik perlu dijaga, bahkan ditingkatkan lagi.

"Dengan penandatangan nota kesepahaman di bidang perdata dan tata usaha
negara ini diharapkan bisa menjadi penguat sinergitas antara PDAM Tirta
Merapi dan Kejaksaan Negeri Klaten," tandasnya. (N-2)