Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (2/2)
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka penyerahan sertifikat dan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas).
Bertempat di Pondok Pesantren Busyrol Ulum, politisi Patai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyerahkan 35 sertifikat rumah ibadah dan lembaga pendidikan.
“Saya mewakili Pak Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat wakaf dan lembaga pendidikan kepada bapak/ibu semuanya sebagai bagian dari pelaksanaan program PTSL,” Kata Raja di Masjid Pondok Pesantren Busyrol Ulum, Kubu Raya lewat keterangan yang diterima.
Lebih lanjut, Raja menjelaskan sertifikat yang diserahkan tersebut terdiri 12 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan berbagai peruntunkan mulai dari masjid sampai dengan lembaga pendidikan.
“Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyerahkan 35 sertipikat yang terdiri dari 16 masjid, 11 surau, 5 pemakaman, 1 yayasan Pendidikan, 1 pesantren, dan 1 TPA,” terang Raja dalam kegiatan penyerahan sertipikat.
Sekretaris Dewan Pembina PSI itu berharap sertifikat yang diserahkannya dapat memiliki manfaat bagi banyak orang serta terhindar dari gangguan mafia tanah.
“Dalam pengalaman, awalnya nggak ada masalah, tapi sekarang bisa jadi masalah karena objeknya tidak pegang tanda bukti hukum atas tanah. Itulah fungsi sertipikat,” ujarnya.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Milik TK Aisyiyah di Kudus
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menyampaikan apresiasi kepada Raja Juli karena telah turun langsung menyelesaikan masalah pertanahan dan berharap sertifikasi rumah ibadah dapat terus berlanjut.
“Apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri dan Pak Wamen yang turun langusng menyelesaikan masalah tanah. Kami juga berharap sertifikasi rumah ibadah bisa terus berlanjut khususnya di Kubu Raya yang masyarakatnya beragam” ujar Muda.
Esok hari, terang Raja, dirinya bersama Kanwil BPN Kalimantan Barat juga akan menyerahkan kembali 36 sertipikat rumah ibadah dan lembaga pendidikan di kota yang berbeda. (OL-8)
Selama PSBB, Arifin mengatakan bakal terus mengawasi tempat-tempat keramaian seperti pasar.
"Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten,"
Seluruh tersangka merupakan warga Sintang
Dirkrimum Polda Kalbar Luthfie menyebut perusahaan ilegal itu setidaknya telah menghasilkan perputaran uang dari bisnis pinjol ilegal hingga Rp3,25 miliar.
Peringatan kepada pemilik konsesi itu agar mereka segera mencegah meluasnya karhutla di areal mereka
16 area konsesi yang terbakar disegel karena terbakar, tersebar di sejumlah provinsi di antaranya Riau, Jambi, Kalteng
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved