Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto menyambangi Kantor Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kamis,(2/2).
Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy beserta jajarannya.
Dalam kunjungannya, Harun berharap agar Ombudsman Babel dapat memantau layanan publik yang ada di jajarannya baik di tingkat Kanwil, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) maupun Imigrasi.
"Kami juga sangat berharap agar Ombudsman Babel dapat memberikan penguatan kepada jajaran kemenkumham Babel," ujar Harun.
Sementara itu, Shulby mengatakan, kedepan pihaknya akan meminta narahubung dari jajaran Kemenkumham Babel untuk berdiskusi terkait peningkatan pelayanan publik.
Baca juga :Jelang Perayaan Cap Go Meh, Polisi Perketat Pengamanan Pulau Kemaro
"Menyebarluaskan berbagai inovasi atau hal baik lainnya terkait layanan publik," ungkap Shulby.
Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan buku berjudul "Diskursus Resiliensi Pelayanan Publik di Tengah Pandemi" yang ditulis oleh jajaran Ombudsman Babel.
Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut turut hadir Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Badaruddin, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono, Kepala LPKA Pangkalpinang Solihin, Kepala Bapas Kelas II Pangkalpinang Iwan Setiawan, Kepala Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Hani Anggraeni, dan Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang Wahyu Wibisono.
Sementara dari pihak Ombudsman Babel Kepala Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Chris Fither, Kepala Asisten Pemeriksaan Mariani dan Kepala Asisten Pencegahan Tegi Gala Putra. (RO/OL-7)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved