KPU Kota Bandung Siapkan 3 Skenario Perubahan Dapil Pemilu 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), masih menunggu keputusan tentang berubah atau tidaknya daerah pemilihan (dapil). Ada tiga skema yang diusulkan KPU Kota Bandung terkait perubahan dapil pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua KPU Kota Bandung Suharti di Bandung Kamis (26/1) mengaku, belum bisa menerangkan tentang progres usulan perubahan dapil itu karena  masih menunggu keputusan dari pusat terkait hal itu.

"Kami masih tunggu sampai 14 Februari mendatang, sekarang belum bisa menyampaikan. Jika perubahan dapil disepakati, hal ini tak akan berpengaruh dengan jumlah PPS, PPK, dan TPS. Namun  zona kampanye para calon anggota DPRD bakal berubah, intinya soal ini sesuai dengan tujuh prinsip," katanya.

Berdasarkan informasi yang di dapat, KPU Kota Bandung sempat melaksanakan uji publik terkait usulkan perubahan dapil. Ada tiga skema yang diuji publik saat itu. Pertama, tetap menggunakan enam dapil seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019. Namun, penamaan yang berbeda sesuai dengan Pasal 14 PKPU nomor 6 tahun 2022, perubahan hanya pada nama dapil. Kedua menggunakan tujuh dapil. Dalam skema dua ini adalah perubahan di wilayah timur Bandung dari tiga dapil diubah menjadi empat dapil.

Sementara itu, usulan ketiga adalah merombak secara keseluruhan. Hal ini merespons usulan dari parpol. KPU mengubah total dapil, namun tetap mengedepankan tujuh prinsip yang tertuang dalam pasal 185 UU nomor 7 tahun 2017. Suharti tak menampik adanya perubahan komposisi kecamatan
dalam setiap dapil pada skema ketiga ini.

"Skema tiga ini semuanya tujuh kursi, hanya satu dapil yang delapan kursi. Skema tiga lebih idealis. Sedangkan skema kedua lebih ke realistis. Tapi, sekarang uji publik bersama parpol maka kami ingin mendengar dari mereka mau yang mana, apakah skema 1,2, atau 3," jelas Suharti.

Terkait dengan daftar pemilih, lanjut Suharti, KPU Kota Bandung tak menampik masih menemukan data keliru terkait daftar pemilih. Salah satunya data pemilih yang masih hidup, namun tercatat sudah meninggal dunia. Ke depan pihaknya bakal melakukan penelitian dan pencocokan (coklit) untuk memastikan data pemilih. Pada tahun 2022 pernah mendapatkan adanya kesalahan data.

"Tahun 2022 kita pernah sampling data, jadi data dari Ditjen Dukcapil menyatakan sudah meninggal, tapi di lapangan orangnya masih ada dan ada juga orangnya sudah meninggal, tapi datanya masih ada. Makanya satu bulan ke depan kita cek datanya ke lapangan," ungkapnya.

Suharti mencontohkan kesalahan data yang ditemukan di lapangan, seperti di Kecamatan Bandung Kulon ada 20 data pemilih yang dinyatakan meninggal dunia, tapi para pemilih ini ternyata masih hidup. "Kita belum bisa memastikan total, karena kita masih sampling. Contoh di Bandung Kulon saja dari 40 data, 20 data itu surat kematiannya sudah ada. Tapi orangnya masih hidup, itu salah satunya," bebernya.

Suharti memprediksi total daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 bisa mencapai 1.890.000 orang. Artinya, ada penambahan sekitar 170 ribu pemilih. Hal ini sesuai data di Ditjen Dukcapil dan pemilih berkelanjutan. Untuk pemilih pemula ada 40 sampai 50 persen. Tapi KPUD masih belum bisa menyatakan persentasenya pastinya. (OL-13)

Baca Juga: Mardiono: Keterisian Caleg Dapil Jabar Penuh Jelang Pemilu 2024