Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Provinsi Jambi segera mendaftarkan inovasi yang dimilikinya. Pesan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Rabu (25/1)
Yusharto berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi turut aktif menyumbangkan pemikirannya untuk mengembangkan inovasi yang dimiliki daerahnya. Sementara itu, menurut Yusharto pada dasarnya inovasi tidak lahir dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), melainkan dari OPD yang kreatif dan mau mengikuti perkembangan yang ada.
"Lembaga penelitian hanya sebagai fasilitator untuk mereka (OPD) supaya mau mendaftarkan pemikiran-pemikiran kreatif yang dimilikinya," ungkapnya
Yusharto mengungkapkan, inovasi yang didaftarkan dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) setiap tahunnya baru bisa dinilai ketika usia inovasinya telah mencapai 2 tahun. Artinya inovasi tersebut sudah melewati uji coba terlebih dahulu. Dia menambahkan, untuk inovasi yang berumur lebih dari dua tahun bisa dilakukan pembaharuan agar dapat diikutsertakan kembali dalam gelaran IGA.
"Mungkin inovasi yang sudah didaftarkan di tahun 2020 ini menjadi cadangan untuk diperbaharui lagi, lalu didaftarkan sebagai inovasi di tahun 2023 ini," jelasnya.
Baca juga : Sutiaji bakal Wujudkan Malang Jadi Silicon Valley
Dalam kunjungan tersebut, Yusharto berharap Pemprov Jambi dapat mengembangkan inovasi yang menarik dan dekat dengan masyarakat. Dia mencontohkan, OPD bisa mulai menciptakan inovasi dari sesuatu yang dekat dengan masyarakat misalnya aktivitas olahraga.
"Katakanlah di Dinas Pemuda dan Olaharga, selama ini anak-anak susah banget disuruh olahraga, makanya pertumbuhannya terkendala, dalam hal ini bagaimana inovasi bisa membuat olahraga menjadi aktivitas yang menyenangkan," tuturnya.
Yusharto berharap di tahun-tahun mendatang, OPD Pemprov Jambi akan semakin baik dalam menjalankan tugasnya, terlebih dalam mengembangkan inovasi yang telah dimiliki Provinsi Jambi. Dirinya mengatakan, BSKDN mewakili pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kualitas inovasi di daerah termasuk di Provinsi Jambi.
"Kami mendorong Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas kematangan inovasi daerahnya, kami juga berharap Jambi akan melahirkan inovasi-inovasi yang bagus di tahun ini dan tahun-tahun mendatang," pungkas Yusharto. (RO/OL-7)
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
Living Lab Ventures (LLV), unit corporate venture capital Sinar Mas Land, menyelenggarakan Inside LLV pada 27 Januari 2026 di Digital Experience Center (DXC), BSD City.
Pemerintah dorong inovasi atasi mismatch pasokan-permintaan perumahan. Ajang BTN Housingpreneur 2025 saring 1.170 peserta, tetapkan 58 pemenang.
PERUSAHAAN harus mampu menjalankan dua mesin secara paralel yaitu menjaga bisnis inti tetap optimal sambil terus melakukan langkah-langkah inovasi terobosan.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Inovasi ini mampu menjaga kualitas gabah secara lebih cepat, efisien, dan stabil di berbagai kondisi cuaca.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar mampu mandiri secara ekonomi serta memiliki kesempatan yang setara.
KEPOLISIAN Daerah Jambi berhasil mengagalkan perjalanan ribuan liter minyak solar bersubsidi asal Sumatra Barat.
KEPOLISIAN Daerah Jambi menyelidiki belasan ton bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal.
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved