Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2022 sebesar 8,66% atau sebanyak 782,32 ribu orang. Jumhal ini naik 0,03% poin atau 4,9 ribu orang dibanding Maret 2022, dan naik 0,13% poin atau 16,86 ribu orang dibanding September 2021.
Hal itu berbanding terbalik dengan perekonomi Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan positif. Hal itu, ternyata tidak mampu mengurangi atau menekan angka kemiskinan.
Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan, meningkatkannya jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga barang, sebagai penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah yang diikuti oleh kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga pada bulan September 2022 atas respons penyesuaian harga BBM ditunjukkan oleh inflasi bulan September 2022 yang mencapai 1,12% (m to m), dan sebesar 6,35% (y on y)," urai Suntono.
Padahal di saat yang sama (triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022), ekonomi Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67% (y-on-y).
"Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pertumbuhan itu bisa identik jadi indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan itu terjadi bukan karena sektor pertanian (sektor terbesar di Sulsel). Bisa saja sektor yang lain sehingga itu mengakumulasi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Nur Bau Masepe.
Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel. Selain BBM, tarif listrik itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sehingga inflasi terjadi.
"Itu kan membuat daya beli masyarakat lemah sehingga kemiskinan bertambah. Mungkin orang-orang di desa tidak mampu lagi beli barang-barang tertentu yang harganya naik," jelas Bau Masepe.
Selain itu, menurut Bau Masepe, kemiskinan bertambah disebabkan juga dampak dari pandemi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, usaha tidak berkembang sehingga memperkecil pekerjaan. Otomatis menambah orang menganggur, dan akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan
Data yang menunjukkan semakin meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan di Sulsel ini cukup ironis. Pasalnya, beberapa tahun belakangan Pemprov Sulsel masif melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah-daerah, yang salah satu tujuannya untuk membuka
akses jalan dari dan ke daerah-daerah terisolir yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin lainnya, Anas Anwar mengatakan, kondisi ini bisa jadi karena pembangunan di kabupaten/kota yang terus didengungkan Gubernur Sulsel itu tidak tepat sasaran. Sebab faktanya, sesuai dengan data BPS justru jumlah kemiskinan semakin bertambah.
"Infrastruktur itu dibangun itu kan untuk mempercepat distribusi barang dan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau tidak ketemu itu cerita, bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran," kata Anas.
Selain itu, kata dia, kondisi ini juga memunculkan kecurigaan adanya indikasi bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel selama ini dilakukan atau dijalankan tanpa memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
Buktinya, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru meningkat. Hal tersebut, lanjut Anas, menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Kalsel Kembali Datangkan 5.000 Ton Beras Asal Sulsel
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini diperkuat oleh stimulus pemerintah melalui berbagai penyaluran sejumlah bantuan
PEMERINTAH pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi kebijakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut berubah pada era Presiden Joko Widodo. Pemerintah, kata Purbaya, gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah. N
Ketidakpastian global akibat meningkatnya risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi tantangan utama pada 2026.
Allianz Global Investors (AllianzGI) menilai perekonomian global memasuki 2026 dalam kondisi yang masih tertekan, namun menunjukkan ketahanan yang relatif solid.
GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan berdasar kajian kondisi perekonomian sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved