Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2022 sebesar 8,66% atau sebanyak 782,32 ribu orang. Jumhal ini naik 0,03% poin atau 4,9 ribu orang dibanding Maret 2022, dan naik 0,13% poin atau 16,86 ribu orang dibanding September 2021.
Hal itu berbanding terbalik dengan perekonomi Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan positif. Hal itu, ternyata tidak mampu mengurangi atau menekan angka kemiskinan.
Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan, meningkatkannya jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga barang, sebagai penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah yang diikuti oleh kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga pada bulan September 2022 atas respons penyesuaian harga BBM ditunjukkan oleh inflasi bulan September 2022 yang mencapai 1,12% (m to m), dan sebesar 6,35% (y on y)," urai Suntono.
Padahal di saat yang sama (triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022), ekonomi Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67% (y-on-y).
"Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pertumbuhan itu bisa identik jadi indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan itu terjadi bukan karena sektor pertanian (sektor terbesar di Sulsel). Bisa saja sektor yang lain sehingga itu mengakumulasi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Nur Bau Masepe.
Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel. Selain BBM, tarif listrik itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sehingga inflasi terjadi.
"Itu kan membuat daya beli masyarakat lemah sehingga kemiskinan bertambah. Mungkin orang-orang di desa tidak mampu lagi beli barang-barang tertentu yang harganya naik," jelas Bau Masepe.
Selain itu, menurut Bau Masepe, kemiskinan bertambah disebabkan juga dampak dari pandemi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, usaha tidak berkembang sehingga memperkecil pekerjaan. Otomatis menambah orang menganggur, dan akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan
Data yang menunjukkan semakin meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan di Sulsel ini cukup ironis. Pasalnya, beberapa tahun belakangan Pemprov Sulsel masif melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah-daerah, yang salah satu tujuannya untuk membuka
akses jalan dari dan ke daerah-daerah terisolir yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin lainnya, Anas Anwar mengatakan, kondisi ini bisa jadi karena pembangunan di kabupaten/kota yang terus didengungkan Gubernur Sulsel itu tidak tepat sasaran. Sebab faktanya, sesuai dengan data BPS justru jumlah kemiskinan semakin bertambah.
"Infrastruktur itu dibangun itu kan untuk mempercepat distribusi barang dan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau tidak ketemu itu cerita, bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran," kata Anas.
Selain itu, kata dia, kondisi ini juga memunculkan kecurigaan adanya indikasi bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel selama ini dilakukan atau dijalankan tanpa memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
Buktinya, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru meningkat. Hal tersebut, lanjut Anas, menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Kalsel Kembali Datangkan 5.000 Ton Beras Asal Sulsel
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Salah satu pusat logistik utama terletak di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Di kawasan ini, CKB Logistics mengoperasikan empat gudang utama.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
Kawasan pesisir Kabupaten Batang dan Kota Semarang bakal segera ditata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
BPD HIPMI Jaya bersama Calon Ketua Umum BPC Kepulauan Seribu, Johannes Kristianto Alves menyelenggarakan kegiatan 'JOIN Yang Berdampak' di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved