Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2022 sebesar 8,66% atau sebanyak 782,32 ribu orang. Jumhal ini naik 0,03% poin atau 4,9 ribu orang dibanding Maret 2022, dan naik 0,13% poin atau 16,86 ribu orang dibanding September 2021.
Hal itu berbanding terbalik dengan perekonomi Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan positif. Hal itu, ternyata tidak mampu mengurangi atau menekan angka kemiskinan.
Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan, meningkatkannya jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga barang, sebagai penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah yang diikuti oleh kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga pada bulan September 2022 atas respons penyesuaian harga BBM ditunjukkan oleh inflasi bulan September 2022 yang mencapai 1,12% (m to m), dan sebesar 6,35% (y on y)," urai Suntono.
Padahal di saat yang sama (triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022), ekonomi Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67% (y-on-y).
"Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pertumbuhan itu bisa identik jadi indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan itu terjadi bukan karena sektor pertanian (sektor terbesar di Sulsel). Bisa saja sektor yang lain sehingga itu mengakumulasi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Nur Bau Masepe.
Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel. Selain BBM, tarif listrik itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sehingga inflasi terjadi.
"Itu kan membuat daya beli masyarakat lemah sehingga kemiskinan bertambah. Mungkin orang-orang di desa tidak mampu lagi beli barang-barang tertentu yang harganya naik," jelas Bau Masepe.
Selain itu, menurut Bau Masepe, kemiskinan bertambah disebabkan juga dampak dari pandemi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, usaha tidak berkembang sehingga memperkecil pekerjaan. Otomatis menambah orang menganggur, dan akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan
Data yang menunjukkan semakin meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan di Sulsel ini cukup ironis. Pasalnya, beberapa tahun belakangan Pemprov Sulsel masif melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah-daerah, yang salah satu tujuannya untuk membuka
akses jalan dari dan ke daerah-daerah terisolir yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin lainnya, Anas Anwar mengatakan, kondisi ini bisa jadi karena pembangunan di kabupaten/kota yang terus didengungkan Gubernur Sulsel itu tidak tepat sasaran. Sebab faktanya, sesuai dengan data BPS justru jumlah kemiskinan semakin bertambah.
"Infrastruktur itu dibangun itu kan untuk mempercepat distribusi barang dan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau tidak ketemu itu cerita, bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran," kata Anas.
Selain itu, kata dia, kondisi ini juga memunculkan kecurigaan adanya indikasi bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel selama ini dilakukan atau dijalankan tanpa memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
Buktinya, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru meningkat. Hal tersebut, lanjut Anas, menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Kalsel Kembali Datangkan 5.000 Ton Beras Asal Sulsel
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Gaikindo menyatakan daya beli masyarakat saat ini masih lesu, tercermin dari tren penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved