Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada September 2022 sebesar 8,66% atau sebanyak 782,32 ribu orang. Jumhal ini naik 0,03% poin atau 4,9 ribu orang dibanding Maret 2022, dan naik 0,13% poin atau 16,86 ribu orang dibanding September 2021.
Hal itu berbanding terbalik dengan perekonomi Sulsel yang terus mengalami pertumbuhan positif. Hal itu, ternyata tidak mampu mengurangi atau menekan angka kemiskinan.
Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan, meningkatkannya jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya kenaikan sejumlah harga barang, sebagai penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
"September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM oleh pemerintah yang diikuti oleh kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga pada bulan September 2022 atas respons penyesuaian harga BBM ditunjukkan oleh inflasi bulan September 2022 yang mencapai 1,12% (m to m), dan sebesar 6,35% (y on y)," urai Suntono.
Padahal di saat yang sama (triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022), ekonomi Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67% (y-on-y).
"Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pertumbuhan itu bisa identik jadi indikator kesejahteraan masyarakat. Bisa saja pertumbuhan itu terjadi bukan karena sektor pertanian (sektor terbesar di Sulsel). Bisa saja sektor yang lain sehingga itu mengakumulasi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Nur Bau Masepe.
Menurutnya, ada beberapa faktor pemicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sulsel. Selain BBM, tarif listrik itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sehingga inflasi terjadi.
"Itu kan membuat daya beli masyarakat lemah sehingga kemiskinan bertambah. Mungkin orang-orang di desa tidak mampu lagi beli barang-barang tertentu yang harganya naik," jelas Bau Masepe.
Selain itu, menurut Bau Masepe, kemiskinan bertambah disebabkan juga dampak dari pandemi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, usaha tidak berkembang sehingga memperkecil pekerjaan. Otomatis menambah orang menganggur, dan akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan
Data yang menunjukkan semakin meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan di Sulsel ini cukup ironis. Pasalnya, beberapa tahun belakangan Pemprov Sulsel masif melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah-daerah, yang salah satu tujuannya untuk membuka
akses jalan dari dan ke daerah-daerah terisolir yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Melihat kondisi itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin lainnya, Anas Anwar mengatakan, kondisi ini bisa jadi karena pembangunan di kabupaten/kota yang terus didengungkan Gubernur Sulsel itu tidak tepat sasaran. Sebab faktanya, sesuai dengan data BPS justru jumlah kemiskinan semakin bertambah.
"Infrastruktur itu dibangun itu kan untuk mempercepat distribusi barang dan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau tidak ketemu itu cerita, bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran," kata Anas.
Selain itu, kata dia, kondisi ini juga memunculkan kecurigaan adanya indikasi bahwa program pembangunan Pemprov Sulsel selama ini dilakukan atau dijalankan tanpa memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah setempat.
Buktinya, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan justru meningkat. Hal tersebut, lanjut Anas, menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. (OL-13)
Baca Juga: Bulog Kalsel Kembali Datangkan 5.000 Ton Beras Asal Sulsel
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved