Indeks Kerawanan Pemilu Di Cianjur Masuk 10 Besar Jabar

INDEKS Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Cianjur masuk 10 besar Jawa Barat (Jabar). Data tersebut berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu RI beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari, menjelaskan IKP merupakan bagian pedoman bagi Bawaslu mendeteksi dini berbagai potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu. IKP yang diluncurkan Bawaslu RI menempatkan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah rawan tinggi di Indonesia.

"Ada 85 kota dan kabupaten di Indonesia yang dikategorikan rawan tinggi. Kabupaten Cianjur salah satunya," kata Usep di sela kegiatan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu dan launching IKP tahun 2024 di salah satu tempat pertemuan di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas, Selasa (17/1).

Di tingkat Jawa Barat, sebut Usep, IKP Kabupaten Cianjur berada pada peringkat ke 9 dari 27 kota dan kabupaten dengan kategori rawan tinggi. Terkait hal itu, sebut Usep, pemetaan indikator atau dimensi terjadinya rawan tinggi menjadi bagian penting.

"Sedini mungkin kita upayakan pencegahan sehingga apa yang diprediksikan pada IKP tak terjadi selama proses Pemilu 2024. Makanya, launching IKP ini sangat penting karena berkaitan juga dengan tata aturan," jelasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jabar, Zaki Hilmi, menuturkan IKP merupakan upaya memitigasi atau memetakan potensi kerawanan. Termasuk juga mengupayakan berbagai pencegahannya.

"Upaya konsolidasi merupakan upaya meminimalkan kerawanan pelanggaran. Ini juga berangkat dari proses yang panjang sehingga butuh keterlibatan semua pihak," kata Zaki yang turut hadir pada kegiatan tersebut.

IKP tingkat nasional yang dirilis Bawaslu RI, ujar Zaki, menempatkan Jawa Barat berada pada peringkat keempat berkategori rawan tinggi dengan indeks sebesar 77,09. Sedangkan peringkat pertama diduduki DKI Jakarta, kedua Sulawesi Utara, dan ketiga Maluku Utara.

"Ada empat dimensi yang menjadi indikator IKP yakni sosial politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Untuk Kabupaten Cianjur sendiri masuk 10 besar daerah rawan tinggi di Jawa Barat," bebernya.

Zaki menuturkan saat ini Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan penyelenggaraan. Bagi Bawaslu, semua tahapan sangat penting.

"Dari kemarin Bawaslu Jabar sudah melaksanakan sidang mediasi penyelesaian sengketa judifikasi bakal calon DPD RI dari Dapil Jabar. Ada 6 pemohon yang mengajukan sengketa. Sebanyak dua calon sudah selesai di tahap mediasi. Pemohon dan KPU sepakat menempuh jalur mediasi," pungkasnya. (OL-15)