Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Dedi Panigoro Dua Kali Mangkir Dipanggil DPRD Sumbar

Ant
08/1/2023 17:08
Dedi Panigoro Dua Kali Mangkir Dipanggil DPRD Sumbar
Ketua Komisi III DPRD Sumatra Barat(Antara)

KOMISI III DPRD Provinsi Sumatra Barat akan mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi pengelolaan Hotel Novotel yang merupakan kerja sama build over transfer (BOT) dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Ketua Komisi III DPRD Sumatra Barat, Ali Tanjung mengatakan pihaknya sudah memanggil Direktur PT Grahaas Citrawisata yakni Dedi Sjahrir Panigoro sebanyak dua kali. Namun, kata dia, Dedi Panigoro tidak pernah kooperatif untuk memenuhi undangan DPRD Sumatera Barat.

“Dia sudah dua kali kita panggil. Dia ini kan sudah hampir 30 tahun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membangun hotel menggunakan aset tanah Pemda Sumatera Barat. Selama ini laporannya rugi terus, maka kita ingin dalami,” kata Ali, Minggu (8/12).

Ia menegaskan, DPRD Sumbar memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan aset milik pemprov. Menurutnya, ada hal yang tidak masuk akal dalam kerja sama BOT antara perusahaan yang dipimpin Dedi Panigoro dengan Pemprov Sumbar

“Ini masalah besar karena aset yang dikelola itu besar, puluhan bahkan ratusan miliar. Sementara, selama ini kan kontribusi kepada Pemerintah Daerah menurut kita enggak masuk akal. Masa iya Rp200 juta setahun. Sementara neraca kasih ke kita omsetnya Rp30 miliar tahun 2020. Jadi itu yang kita ingin dalami, apa masalahnya omset Rp30 miliar kok keuntungan hanya dapat segitu,” ujarnya.

Akan tetapi, Ali menyebut DPRD Sumatera Barat mengalami kendala karena Dedi Panigoro sudah dua kali mangkir. 

Oleh karena itu, Ali mengatakan pihaknya akan meminta BPK RI turun tangan melakukan audit investigasi apabila Dedi Panigoro tidak hadir dalam pemanggilan ketiga. Sebab, kata dia, lahan yang digunakan Hotel Novotel merupakan aset Pemprob Sumbar.

“Nanti setelah panggilan ketiga baru bikin surat resmi ke BPK. Banyak aset di Sumatera Barat itu dikelola asal-asalan, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi pemda sebagai pemilik aset. Kita dalami itu kenapa dulu bisa terjadi? Apakah ada unsur-unsur lain, apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Itu yang ingin kita dalami,” pungkasnya. (OL-8)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya