MENGUTIP pernyataan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, tokoh dan ulama yang berperan penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan umat Islam wajib membela Pancasila.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (2/1).
"Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggung jawab. Umat Islam wajib membela Pancasila, karena ini sudah mujma' alaih, atau konsensus para ulama," kata LaNyalla mengutip pernyataan KH As'ad Syamsul Arifin.
LaNyalla menjelaskan, hal tersebut sangat wajar mengingat sangat banyak pendiri bangsa yang berlatar belakang ulama.
"Mereka bukan orang sembarangan. Jiwa dan pikiran luhur mereka lah yang mengantarkan bangsa ini memilih sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila," jelasnya.
Sayangnya, Pancasila sudah ditinggalkan. Bangsa ini memilih sistem demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik.
"Oleh karena itu, saya menawarkan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan Rakyat. Kita kembali ke Pancasila, kita kembalikan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan diubah total menjadi konstitusi baru," terangnya.
LaNyalla menjelaskan, demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem syuro, dengan lembaga tertinggi negara sebagai perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat.
"Begitu pula dengan sistem ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya," ujarnya.
Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Koperasi atau usaha rakyat. Lalu perusahaan negara. Kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing.
Baca juga: Kapolres Flotim Gelar Aksi Cepat Tanggap Bersihkan Pohon Tumbang
"Posisi pembagiannya tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama," katanya.
Menurutnya, konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam.
"Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya harus dikuasai negara," jelasnya.
Bahkan, dalam hadis riwayat Ahmad diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi commercial goods. "Hal ini juga tertulis dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya 'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya'," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, sudah seharusnya umat Islam yang memiliki andil besar dalam lahirnya negara ini, kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini.
"Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsa dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," ujarnya.
LaNyalla berharap bangsa ini tidak mengulangi praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. "Sudah seharusnya Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Negara yang menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena Indonesia sangat mungkin untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penghasil oksigen dunia melalui kekayaan biodiversity hutan kita," katanya.
Ketua DPD didampingi Staf Ahli Ketua DPD Baso Juherman. Dalam acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Bakorwil Malang Budi Santoso, Bupati Pasuruan yang diwakili oleh Wakil Bupati KH Abdul Mujib Imron, mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, Nyai Hajjah Mutmainnah, KH Agus Masruri, serta Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, M Ravi. (RO/OL-16)
