Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Jawa Tengah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 99,33 persen dan telah merealisasikan belanja daerah sebanyak 91,48 persen pada tahun 2022. Capaian itu membuat Jawa Tengah masuk dalam provinsi sepuluh besar tertinggi se-Indonesia.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai mengikuti rapat virtual bersama Kemendagri, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian dan Kemenkes terkait pencabutan status PPKM dan dampak masa transisi pandemi ke endemi pada Senin (2/1/2023).
"Melihat realisasi sampai hari ini, dari sisi administrasi total realisasi pendapatan kita itu 99,33 persen. Kemarin kita masih meminta untuk mengejar, mudah-mudahan segera tercapai. Lalu realisasi belanja kita 91,48 persen per hari ini, mudah-mudahan dari sisi adminstrasinya bisa terus berjalan," kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang.
Namun demikian, Ganjar mengatakan capaian tersebut belum berakhir dan masih terus berjalan hingga Selasa (10/1) pekan depan. Upaya yang dilakukan Ganjar untuk mencapai hasil akhir tahun anggaran 2022 salah satunya dengan menyelesaikan program tahun 2022.
"Dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 beberapa projek lebih dulu kita lakukan lelang awal. Sehingga Januari-Februari sudah ada yang bisa dieksekusi," ujar Ganjar.
Lebih lanjut, untuk tetap menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan akan melakukan lelang proyek lebib awal dari yang semula dimulai bulan April setiap tahunnya.
Menurut Ganjar, hal itu dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian masyarakat, selain dengan memaksimalkan produk-produk UMKM daerah yang telah masuk e-katalog.
"Karena belanja daerah salah satu penggerak ekonomi, maka saya minta yang masuk e-katalog cepat dibelanjakan, penggunaan produk dalam negeri, belanja untuk usaha kecil mikro, serap saja itu. Karena akan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi," ucap Ganjar.
Ganjar berharap, realisasi anggaran tahun 2023 bisa dilakukan sedini mungkin sejak awal tahun. Dengan demikian, anggaran tidak menumpuk dan capaian serapan Provinsi Jawa Tengah bisa terus membaik.
“Maka kalau kemudian bisa rata-rata air, uang masuk, belanja keluar itu terus bisa berjalan dan progres pekerjaan trennya meningkat, maka ini bisa menunjukkan kondisi kesehatan daerah secara ekonomi,” jelas Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Di 2023, Ganjar Targetkan Pekerjaan Rumah Pemprov Jateng di 2022 Tuntas
Pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak.
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
Bapenda Cianjur perlu melakukan berbagai langkah strategis agar penerimaan pajak dan retribusi daerah bisa lebih optimal.
Bapenda Kabupaten Cianjur harus memperkuat strategi agar bisa berinovasi mendongkrak pendapatan daerah.
Bapenda melakukan berbagai koordinasi dengan OPD-OPD terkait yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah
Kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan pajak terhadap masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-348.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved