Aris Kreutha Sebut Pengawasan Kunci Keberhasilan Otsus Jilid II

TOKOH pemuda adat Tabi, Aris Kreutha, menilai sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. Salah satu sebabnya ialah tingginya kasus korupsi. Karena itu, aktivis senior Papua yang biasa disapa Akre ini meminta pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan.

Akre menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden untuk menata ulang sistem pengawasan dimaksud, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. "Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju," ungkap Akre di Jayapura. 

Lemahnya pengawasan, lanjut alumnus Universitas Cenderawasih itu, memberi peluang kepada pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri. Akre meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

"Jadi pengawasan itu hal yang paling penting. Saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden sebagai ketua. Mudah-mudahan pengawasan itu terus sampai turun di tingkat kabupaten/kota. Jadi, badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan," harap Akre dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12). 

Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu merupakan indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini. "Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita," ujar Akre. 

Akre menyebut, akibat korupsi pula, pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal. "Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tetapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati. Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggung jawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus," ungkap Akre. (OL-14)