Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat mempersiapkan Mall Pelayanan Publik (MPP). Adanya MPP ini diharapkan mampu mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menjelaskan MPP Kabupaten Cirebon diharapkan beroperasi awal tahun depan. "Kami menargetkan MPP bisa soft opening dan mulai melayani masyarakat pada Januari 2023," tutur Dede, Senin (19/12).
Untuk itu, lanjut Dede, pihaknya saat ini tengah merampungkan pembangunan interior dan desain ruangan yang akan digunakan untuk membuka berbagai pelayanan public di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi mulai dari BUMD, BUMN hingga lembaga vertical di Pemprov Jabar. "Rencananya MPP tersebuk akan membuka 36 loket pelayanan publik," tutur Dede.
Mulai dari perizinan dan administrasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. MPP pun dibuat dengan nyaman dan terdiri dari dua lantai. Sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dede berharap proses persiapan MPP ini bisa berjalan dengan lancar. "Nantinya apa pun kebutuhan mayarakat akan dilayani di sini," tutur Dede. (OL-15)
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Perbaikan jalan merupakan bagian dari pemeliharaan rutin bidang Bina Marga.
Dari hasil sementara, penyebab banjir antara lain pendangkalan sungai dan sampah.
Pergerakan tanah dipicu aliran air sungai yang mengikis tebing. Ditambah kondisi tanah yang memang labil
Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang rentan diterjang bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini. Baik itu bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan lainnya.
BPBD sudah menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum akan memberlakukan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved