Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification/DVI) Polri berhasil mengidentifikasi satu jenazah pada hari ke-11 atau Kamis (1/12) pencarian korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Ahli Madya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Barat AKB Iwansyah, saat memberikan keterangan pers, di RSUD Sayang Cianjur, Kamis, mengatakan jenazah yang teridentifikasi ialah Nomor PM 062/022/CJR/154 cocok dengan data ante mortem 120.
Jenazah itu teridentifikasi sebagai Herman Setiawan, laki-laki, 26 tahun, warga Kampung Cicadas, RT 01 RW 06 Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Baca juga: Polda Metro Jaya Terjunkan Tim Trauma Healing dan Tenaga Medis ke Cianjur
"Jenazah tersebut teridentifikasi melalui sidik jari, catatan medis dan propertinya," kata Iwansyah.
Sehingga jumlah total jenazah korban gempa Cianjur yang sudah teridentifikasi hingga hari ini ialah 152 jenazah.
"Sedangkan yang belum teridentifikasi, yang ada di RSUD Sayang itu ada sembilan kantong jenazah. Enam kantong berisi jenazah utuh, tiga kantong berisi body part tubuh manusia," ungkap dia.
Lebih lanjut ia mengatakan hingga Kamis siang pukul 13.00 WIB, Tim DVI Polri belum menerima kantong jenazah dari Tim SAR Gabungan yang bertugas di lapangan. (Ant/OL-16)
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Sejak kelahirannya pascakemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami perubahan posisi dan peran seiring dinamika politik kekuasaan. Dari institusi keamanan yang pernah berada di bawah kementerian dan menyatu dengan militer, hingga menjadi lembaga sipil profesional langsung di bawah Presiden, perjalanan Polri kini kembali diuji oleh wacana penempatannya di bawah kementerian, sebuah gagasan yang menuai penolakan keras karena dinilai mengancam semangat reformasi dan independensi penegakan hukum.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
BNPB melaporkan bahwa sebanyak 50 jenazah korban robohnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah berhasil diidentifikasi.
Tim DVI Polri terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban runtuhnya bangunan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga hari ke-9 pascakejadian.
POST Mortem Polda Jatim di RSI Siti Hajar berhasil mengidentifikasi empat jenazah korban Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo akibat robohnya musala saat salat.
Salah satu alasan penghentian identifikasi jenazah yakni sudah tidak ada lagi tambahan data antemortem dari keluarga yang merasa kehilangan keluarganya saat kejadian kebakaran
Osima berjenis kelamin perempuan berumur 29 tahun merupakan jenazah ketiga yang diserahkan RS Polri kepada keluarganya.
Tim DVI Polda Metro Jaya menyatakan pencarian jasad korban yang hilang dalam insiden kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat terhambat reruntuhan gedung bangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved