Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerja sama bidang infrastruktur dengan Brunei Darussalam, utamanya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam Kamis (24/11). Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunei Darussalam di bidang infrastruktur.
“Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka menerima investor dari Brunai Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN," kata Fatah dalam keterangan resminya, Jumat (25/11).
Ia menuturkan pembangunan IKN Nusantara mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Sehingga, diperlukan kerja sama dengan banyak pihak.
Saat ini Kementerian PUPR tengah menyiapkan infrastruktur dasar di IKN yang ditargetkan selesai pada semester I 2023.
Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono itu sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Pada kesempatan tersebut, Fatah juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti 14 proyek dengan persiapan anggaran Rp130 triliun.
Proyek tersebut seperti pembangunan hunian vertical Spuur Karawang dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.
“Ke depan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar Brunei tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama," ujar Fatah. (OL-8)
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved