PEMERINTAH berjanji untuk mendampingi korban gempa Cianjur hingga tuntas. Dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, pendampingan itu akan dilakukan mulai dari proses evakuasi dan pencarian korban, hingga pembangunan hunian yang hancur akibat bencana tersebut.
"Dalam tanggap darurat ini kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan didampingi, dilayani, tidak akan menderita secara sendirian," kata Suharyanto dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (22/11).
Saat ini, berdasarkan pemantauan timnya di lapangan, Suharyanto memastikan bahwa para pengungsi rata-rata telah mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibanding kemarin, Senin (21/11). Tenda-tenda yang lebih besar dan representatif sudah didirikan, baik oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, Kementerian Sosial, BPBD, BNPB dan pihak-pihak lainnya.
"Kalau tidur di tenda diharapkan tenda aman, kalau hujan bisa berlindung. Logistik kami distribusikan, dapur-dapur umum sudah beroperasi, logistik hari ini cukup banyak. Di tenda-tenda itu semua bisa terlyani. Kalau masih ada yang kurang sempurna dan belum terlayani hari demi hari lambat-laun ini berusaha kami perbaiki," beber dia.
Selain itu, untuk keperluan fasilitas kesehatan, pihaknya juga telah menyiagakan RSUD Cianjur dan RS Sayange, yang telah ditambahkan tenda-tenda serta tenaga mendis bantuan guna melayani masyarakat.
Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Gempa Cianjur Mencapai 268 Jiwa
"Dan yang luka berat, untuk tidak mendambah beban Kabupaten Cianjur, sebagian sudah dirujuk ke RS di luar Kabupaten Cianjur. Kemarin 100 pasien sudah dikirim ke RS Hasan Sadikin, Bandung," jelas Suharyanto.
Terkait dengan kekhawatiran masyarakat akan rumahnya yang hancur karena bencana gempa, Suhartanto menjelaskan bahwa setelah masa tanggap darurat selesai, pemerintah akan berfokus untuk membangun rumah-rumah warga.
Ada dua skema yang telah disiapkan. Pertama, akan dibangun rumah hunian sementara. Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya, hunian sementara bisa dibangun berdasarkan dana bantuan nonpemerintah, atau dari pemerintah sesuai dengan situasi kondisi.
Kedua, masyarakat terdampak diberikan dana tunggu hunian. Misalnya, satu keluaga punya keluarga, tetangga atau sanak saudara yang mau menampung, maka pemerintah akan membantu dana hunia sewanya itu sampai rumahnya selesai dibangun oleh pemerintah.
"Kami sudah koordinasi dengan bupati akan melaksanakan pendataan dengan cepat. Setelah tanggap darurat kita mulai membangun rumah masyarakat yang rusak berat itu sehingga dalam waktu yang tidak lama bisa kembali ke rumahnya yang baru. Semuanya dibangun pemerintah," tuturnya.
Adapun, pemerintah akan memberikan dana pembangunan rumah sebesar Rp50 juta untuk korban yang rumahnya rusak berat, Rp25 juta untuk korban yang rumahnya rusak sedang dan Rp10 juta untuk korban yang rumahnya rusak ringan.
"Untuk masyarakat yang sama sekali miskin, di samping Rp50 juta biasanya dari lembaga swadaya, perorangan pribadi, Indonesia ini semuanya ingin membantu. Sehingga meskipun dari pemerintah pusat hanya Rp50 juta rumah yang nanti dibangun sudah layak dipakai dan bisa melanjutkan hidup pascagempa," pungkasnya. (OL-4)
