Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong berdirinya sekolah SMK Pariwisata satu atap di eks lahan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Desa Sapikerep, untuk mendukung pariwisata di Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Saat ini SMK Pariwisata berada di dua tempat yakni Desa Ngepung dan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berkeinginan agar menjadi satu tempat di Desa Sapikerep," kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hasan Irsyad, di Surabaya, Jumat (18/11).
Komisi E DPRD Jatim sudah pernah datang di Kabupaten Probolinggo guna menindaklanjuti pembangunan gedung SMK Pariwisata di eks lahan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Desa Sapikerep terus berjalan. Komisi E juga sangat mendukung dan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa melanjutkan proyek pembangunan gedung SMK Pariwisata yang saat ini mangkrak karena putus kontrak.
"SMK Pariwisata ini sangat dibutukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukapura. Keberadaan SMK Pariwisata ini sangat diperlukan dan diharap bisa mendukung sektor pariwisata di Kecamatan Sukapura," ungkap Hasan.
Menurut Hasan Irsyad, dengan adanya SMK Pariwisata ini, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menginginkan ada lulusan-lulusan pariwisata di Kabupaten Probolinggo sehingga ada kader-kader wisata dari siswa dan siswi.
"Pembangunan gedung SMK Pariwisata di Desa Sapikerep ini belum sampai 50% mangkrak. Itupun hasilnya Komisi E nilai kurang layak diteruskan. Kita harapkan tahun ini pembangunan gedung SMK Pariwisata selesai dan bisa segera dimanfaatkan," ucapnya.
Baca juga: Topang Tangkahan dan Bukit Lawang, Sumut akan Dirikan SMK Pariwisata di Kota Binjai
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan keberadaan SMK Pariwisata ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sukapura dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kecamatan Sukapura.
"Paling tidak diharapkan dari lulusan SMK Pariwisata itu mereka bisa bekerja di sektor pariwisata atau bisa mempersiapkan diri untuk menjadi entrepreneur mandiri yang tidak menunggu harus bekerja di hotel, cafe dan restoran," tutur Heri.
Menurut Heri, pengetahuan dan ilmu yang didapat di SMK Pariwisata ini nantinya bisa membawa mereka menjadi entrepreneur dan mendukung sektor pariwisata yang ada di Kecamatan Sukapura, khususnya wisata Gunung Bromo.
"Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat mendukung dan berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melanjutkan kembali proyek pembangunan gedung SMK Pariwisata," pungkasnya.(OL-5)
Kepolisian Resor Probolinggo bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menangani kasus hilangnya tujuh koper milik wisatawan asal Thailand di kawasan Gunung Bromo.
Wisatawan mengunjungi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Delapan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember meninggal dunia setelah bus yang mereka naiki kecelakaan di lereng Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9).
Keberadaan Jembatan Kaca ini diharapkan bisa memaksimalkan waktu kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara yang datang dengan kapal Cruise.
WISATAWAN yang hendak ke Gunung Bromo melalui Malang-Lumajang diminta waspada menyusul terjadinya tanah longsor.
PENYANYI asal Korea Selatan Choi Minho Shinee mengungkapkan keinginannya untuk jalan-jalan di Indonesia. Aktor tersebut juga mengatakan dirinya sudah lama tidak jalan-jalan di Indonesia.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved