Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEJABAT (Pj) Gubernur Papua Barat, mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Selain Pj Gubernur Papua Barat Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw,M.S bersama istri, juga diikuti Sekda, ketua DPRP dan istri, serta pejabat lainnya. Program Paku Integritas ini terdiri dari tiga kegiatan terpisah yaitu “Executive Briefing: Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara dan Pasangan”, “Pembekalan Antikorupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara (Suami/Istri)”, dan “Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas”.
Tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas Tahun 2022 untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi para penyelenggara negara agar terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, pembangunannya pembangunannya penyelenggara negara yang berintegritas dan penerapan dalam menjalankan peran dan karakter, dan meningkatkan peran serta komitmen penyelenggara Negara dalam upaya pemberantasan korupsi di masing-masing instansi.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, meminta para peserta dari pimpinan di daerah agar menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mitra dalam pembangunan di daerah.
“KPK diamanahkan dengan enam tugas pokok, yaitu pertama, tugas pencegahan, mencegah terjadinya korupsi. Kedua, koordinasi dengan instansi yang melaksanakan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik,” sebutnya.
Ketiga, Pengawasan terhadap sistem penyelenggaraan negara. Monitoring ini melakukan kajian-kajian terhadap kebijakan dari produk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
“Keempat, pengawasan terhadap instansi yang melakukan pemberantasan korupsi. Ini sering kami lakukan dengan teman-teman penegak hukum lain, baik kepolisian maupun kejaksaan yang menanganinya berjalan di tempat. Hal itu untuk menangani penanganan perkara untuk kepastian hukum,”.
Selanjutnya, tugas KPK yang kelima penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Ini yang dikenal dengan tugas penindakan. “Tugas ini biasanya ditempatkan di paling bawah. Jadi, kalau semua sudah dilakukan baik pencegahan, koordinasi, dan penindakan lainnya,” katanya.
Tugas terakhir, kata Nawawi, melaksanakan penetapan yang telah berkekuatan hukum. Untuk beberapa daerah para penjabat gubernur dan pimpinan daerah lainnya, biasanya ada aset-aset barang rampasan dari perkara-perkara tindak pidana korupsi. “Itu bisa dihibahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk keperluan yang diperlukan,” ujarnya.
KPK di Daerah Diperlukan
Pj Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw,M.Si menyebutkan sebagai pelaksana tugas di daerah, ada banyak hal yang perlu dibackup dari pimpinan KPK. "Kami (penjabat gubernur) masuk sudah di tengah jalan, ada musrenbang yang sudah diatur sejak awal. sehingga kami ini masuk sudah di tengah jalan. Intinya, penjabat gubernur itu melakukan kebijakan percepatan dari pemerintah pusat ke daerah,” jelasnya.
Para pejabat mendukung Paku Integritas di Papua Barat, mulai dari kepala daerah, DPR dan MRP. Dia yakin jika integritasnya dimiliki mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, maka negara akan berhasil. “Jika kita semua satu komando, antara pusat dan daerah, sehingga integritas terhadap negara dapat terpatri dengan baik,” katanya.
Sementara Roma Megawanti P Waterpauw, S. Kom.,M.Si mengaku senang mengikuti kegiatan ini. "Saya apresiasi dan terimakasih banyak kepada KPK karena kami para istri diikutsertakan dalam kegiatan ini. Hingga kami bisa tau kalau nanti sudah ada KPK datang didaerah kira-kita sudah dilingkaran apa ini apa monitoring atau supervisi. Hingga bisa mengingatkan bapak-bapak," ujarnya. (OL-13)
Polres Sorong Selatan membagikan masker dan bendera merah putih kepada warga miskin di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat dalam rangka HUT RI ke-75.
Dukungan diberikan Muhamad Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) III DPW PPP Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024-2025 digelar dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak yang digelar November mendatang.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
SALAH satu lembaga pemantau pemilihan, DEEP, tidak mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat untuk memantau kegiatan Pilkada 2024.
SEBANYAK 3.100 warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, telah dievakuasi menuju Jayapura menggunakan pesawat Hercules yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved