Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Partai NasDem Muhammad Farhan melaksanakan program Sapa Warga Menyerap Aspirasi Masyarakat. Dengan konsep Sama-sama Bersama Bantu Sesama, ia menggelar aksinya di sejumlah titik di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, mengaku kebetulan dirinya merupakan Ayah Posyandu Jawa Barat. Beberapa waktu lalu dirinya juga sudah melakukan kegiatan kunjungan Posyandu bersama Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil di Kota Depok.
"Untuk permasalahan yang ada di seputar kegiatan Posyandu akan saya coba mencari cara agar berbagai permasalahan yang ada dapat terselesaikan" janji Farhan.
Dia mengatakan permasalahan lain yang terjadi di tingkat kelurahan adalah proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di lapangan yang tidak terproses dengan baik.
"Karena ternyata masyarakat penerima manfaat masih dengan orang yang sama dengan data lalu, dan artinya data yang baru tidak ter-update, maka akan saya coba komunikasikan di Komisi IX DPR RI," jelasnya.
Farhan mengaku saat melakukan reses di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung, ketika memasuki musim penghujan, dia menerima berbagai keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga sekitar yang mulai terjangkit penyakit demam berdarah.
"Untuk itu langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan fogging di wilayah tersebut," paparnya.
Pada kesempatan itu, terkait Terkait set top box (STB), Farhan akan mencoba mengusahakan pengadaan 1.000 unit yang nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Bandung dan Cimahi.
Dalam program Sapa Warga itu, Farhan sudah mengunjungi warga di wilayah Dungus Cariang, Pasir Impun, Gempolsari, Cikutra dan Jatisari.
"Saya akan keliling Kota Cimahi untuk Sapa Warga dan menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya. (N-2)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved