Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Partai NasDem Muhammad Farhan melaksanakan program Sapa Warga Menyerap Aspirasi Masyarakat. Dengan konsep Sama-sama Bersama Bantu Sesama, ia menggelar aksinya di sejumlah titik di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, mengaku kebetulan dirinya merupakan Ayah Posyandu Jawa Barat. Beberapa waktu lalu dirinya juga sudah melakukan kegiatan kunjungan Posyandu bersama Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil di Kota Depok.
"Untuk permasalahan yang ada di seputar kegiatan Posyandu akan saya coba mencari cara agar berbagai permasalahan yang ada dapat terselesaikan" janji Farhan.
Dia mengatakan permasalahan lain yang terjadi di tingkat kelurahan adalah proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di lapangan yang tidak terproses dengan baik.
"Karena ternyata masyarakat penerima manfaat masih dengan orang yang sama dengan data lalu, dan artinya data yang baru tidak ter-update, maka akan saya coba komunikasikan di Komisi IX DPR RI," jelasnya.
Farhan mengaku saat melakukan reses di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung, ketika memasuki musim penghujan, dia menerima berbagai keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga sekitar yang mulai terjangkit penyakit demam berdarah.
"Untuk itu langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan fogging di wilayah tersebut," paparnya.
Pada kesempatan itu, terkait Terkait set top box (STB), Farhan akan mencoba mengusahakan pengadaan 1.000 unit yang nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Bandung dan Cimahi.
Dalam program Sapa Warga itu, Farhan sudah mengunjungi warga di wilayah Dungus Cariang, Pasir Impun, Gempolsari, Cikutra dan Jatisari.
"Saya akan keliling Kota Cimahi untuk Sapa Warga dan menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya. (N-2)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved