Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ANGGOTA DPR RI dari Partai NasDem Muhammad Farhan melaksanakan program Sapa Warga Menyerap Aspirasi Masyarakat. Dengan konsep Sama-sama Bersama Bantu Sesama, ia menggelar aksinya di sejumlah titik di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, mengaku kebetulan dirinya merupakan Ayah Posyandu Jawa Barat. Beberapa waktu lalu dirinya juga sudah melakukan kegiatan kunjungan Posyandu bersama Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil di Kota Depok.
"Untuk permasalahan yang ada di seputar kegiatan Posyandu akan saya coba mencari cara agar berbagai permasalahan yang ada dapat terselesaikan" janji Farhan.
Dia mengatakan permasalahan lain yang terjadi di tingkat kelurahan adalah proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di lapangan yang tidak terproses dengan baik.
"Karena ternyata masyarakat penerima manfaat masih dengan orang yang sama dengan data lalu, dan artinya data yang baru tidak ter-update, maka akan saya coba komunikasikan di Komisi IX DPR RI," jelasnya.
Farhan mengaku saat melakukan reses di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung, ketika memasuki musim penghujan, dia menerima berbagai keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga sekitar yang mulai terjangkit penyakit demam berdarah.
"Untuk itu langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan fogging di wilayah tersebut," paparnya.
Pada kesempatan itu, terkait Terkait set top box (STB), Farhan akan mencoba mengusahakan pengadaan 1.000 unit yang nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Bandung dan Cimahi.
Dalam program Sapa Warga itu, Farhan sudah mengunjungi warga di wilayah Dungus Cariang, Pasir Impun, Gempolsari, Cikutra dan Jatisari.
"Saya akan keliling Kota Cimahi untuk Sapa Warga dan menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya. (N-2)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved