Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif masih cukup banyak lahan dikategorikan telantar, terutama eks hak guna usaha (HGU). Pemerintah pun berupaya mendorong agar lahan telantar itu bisa diredistribusi kepada masyarakat petani.
Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, menuturkan lahan telantar eks HGU di Kabupaten Cianjur yang nanti akan diredistribusi ke masyarakat masih dalam proses pendataan. Namun data sementara, sebut Irwan, luasannya masih cukup besar tersebar di berbagai daerah.
"Ini bagian dari TORA (tanah objek reforma agraria) yang merupakan program sangat penting. Sebab, di Cianjur ini sangat banyak lahan-lahan eks HGU yang posisinya masih telantar," terang legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Rabu (19/10).
Kondisi tersebut, kata Irwan, akan diupayakan pemerintah supaya bisa diredistribusikan kepada masyarakat, terutama petani penggarap. Di Kabupaten Cianjur, sebut Irwan, terdapat lebih kurang 30 ribuan orang petani penggarap. "Mereka itu (30 ribuan petani) statusnya hanya penggarap, bukan pemilik," tegasnya.
Irwan mengaku mendapat keluhan dan masukan dari para kepala desa agar lahan-lahan telantar eks HGU itu bisa dioptimalkan dengan cara meredistribusikannya kepada masyarakat. Berbagai masukan dari kepala desa itu, kata Irwan, perlu ditindaklanjuti secara serius. "Bukan hanya HGU, tapi juga ada lahan-lahan perhutanan yang sudah mulai digarap masyarakat," ucapnya.
Irwan pun mengapresiasi progres capaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Cianjur. Sampai saat ini progresnya sudah di kisaran 63% dari target yang ditetapkan.
"Meski baru sekitar 4 bulan menjabat secara definitif, tapi kinerja Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur sudah sangat baik, terutama dalam program PTSL yang mencapai 63% dari target," pungkas Irwan.
Kepala Kantah ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Muhammad Yusuf, menjelaskan tahun ini bidang-bidang tanah yang akan diredistribusikan kepada masyarakat. Yusuf menyebut setiap perpanjangan atau pembaruan HGU, sekitar 20% lahannya harus diserahkan ke negara. "Nanti akan diberikan kepada masyarakat," jelas Yusuf.
Menyangkut PTSL, jelasnya, tahun ini targetnya sebanyak 39 ribu bidang tanah. Karena itu, program PTSL di Kabupaten Cianjur tertinggi di Jawa Barat "Target PTSL tahun ini 39 ribu bidang tanah. Kalau pengukuran sudah 95%. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai semua," pungkasnya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial guna memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, tertib, dan terencana menjelang Idulfitri.
Unpad masih menunggu hasil visum setelah seorang mayat pria ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon di kawasan kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/2)
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
SEKELOMPOK warga yang sempat tinggal di tenda pengungsian pascabencana Palu 2018, berhasil merubah lahan bekas tempat pembuangan sampah menjadi kebun anggur penggerak ekonomi warga sekitar.
Desa Hargorejo di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu wajah keberhasilan program Reforma Agraria.
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
BPRA dapat menyelesaikan tumpang tindih berbagai peraturan mengenai agraria.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved