Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Cecep S Alamsyah menegaskan dirinya tidak berminat maju dalam pilkada Cianjur 2024 mendatang. Penegasan ini disampaikan Cecep terkait beredarnya kabar dirinya akan maju pada pilkada 2024.
Sebelumnyan beredar flyer yang seolah-olah menyiratkan Cecep S Alamsyah bakal maju pada pilkada mendatang. Flyer yang saat ini sudah menjadi isu tersebut beredar luas di media-media sosial.
Flyer tersebut memuat foto Sekda Kabupaten Cianjur mengenakan jas dan berpeci. Terdapat tulisan 'Di Atas Bumi Tatar Santri, untuk Cianjur Aku Mengabdi'.
Ditemui di ruang kerjanya, Cecep menepis isu yang beredar tersebut. Cecep mengaku tak merasa pernah membuat atau memesan flyer yang dimaksud.
"Saya tidak tahu itu siapa mana yang membuat itu dan motifnya apa. Kemungkinan ada dua motif yang melatarbelakanginya," terang Cecep, Senin (10/10).
Motif pertama, sebut Cecep, mungkin kalangan itu mendukung atau mendorong terhadap sesuatu yang tidak diketahui Cecep secara pasti. Motif kedua, bisa jadi arahnya bukan mendorong pencalonan pada Pilkada Kabupaten Cianjur 2024.
"Di situ ada tulisan mengabdi. Bagi saya itu maknanya bias. Tidak bisa diartikan dorongan maju pada Pilkada. Mengabdi itu dimensinya luas. Sekarang saja kan saya juga sedang mengabdi sebagai ASN," tegasnya.
Cecep menegaskan dirinya tidak sama sekali memiliki niat atau ambisi maju pada Pilkada Kabupaten Cianjur 2024 nanti. Ia mengaku akan menyelesaikan pengabdiannya sebagai ASN hingga masuk masa pensiun pada 2026.
"Karena posisi saya di birokasi sebagai ASN atau Sekda, situasi dan kondisi ini aman memengaruhi tugas-tugas. Saya khawatirkan akan membuat suasana di lingkungan birokasi, terutama dengan kepala daerah, menjadi tidak kondusif," sebutnya.
Bagi Cecep sah-sah saja seandainya ada kalangan elemen masyarakat yang mendorong atau memberikan semangat kerja. Bahkan Cecep mengaku tersanjung atas dukungan itu.
"Itu sah-sah saja. Saya juga tentu tersanjung dan respek ada kalangan masyarakat yanf mendorong. Tapi perlu ditegaskan lagi saya tidak niat atau ambisi maju pada Pilkada. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas sebagai ASN hingga pensiun pada 2026 nanti," pungkasnya. (OL-15)
ARUS balik lebaran 2026 atau H+3 di jalur arteri lingkar gentong atas menuju Bandung mengalami peningkatan dan kemacetan panjang mencapai 8 kilometer, di jalur Ciawi, Jawa Barat
ARUS lalu lintas di sejumlah lokasi di Jawa Barat dalam kondisi ramai tapi lancar, pada Selasa (24/3) dari pagi hingga siang hari.
ANGGOTA Polairud berhasil selamatkan 4 orang wisatawan berasal dari Kabupaten Bandung Barat setelah terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
HARI kedua atau H+2 Lebaran 2026 terjadi peningkatan arus kendaraan yang melawati exit Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
ARUS lalu lintas saat libur Idulfitri 1447 H pada H+1, Minggu (22/3) menunjukkan peningkatan signifikan pergerakan kendaraan, khususnya dari wilayah Jabodetabek menuju arah Puncak dan Merak.
Adapun rinciannya antara lain, lalu lintas di Gerbang Tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebanyak 685.453 kendaraan atau naik 3,25% dibandingkan tahun lalu.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved