Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH kepengurusan Rampai Nusantara (RN) yang telah terbentuk agar dekat dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat bawah dan membantu menyelesaikan persoalan yang masyarakat hadapi merupakan kemanfaatan dari keberadaan Rampai Nusantara.
Ketua Umum RN Mardiansyah menyampaikan itu saat hadir dalam deklarasi dan melantik kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut di Kalimantan Selatan, Sabtu (8/10). "Untuk seluruh provinsi saya sampaikan bahwa Rampai Nusantara dibangun memang ditujukan untuk bersama-sama kita menyatukan diri baik pikiran maupun gagasan dalam niat dan tujuan baik yakni melakukan seseuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," terang Mardiansyah.
Ia juga mendorong untuk saat ini pengurus RN di seluruh Indonesia melakukan pengawalan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. "Program bantuan pemerintah berupa BLT yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari penaikan harga BBM sudah tepat, sehingga harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sama sekali. Silahkan Rampai Nusantara dirikan posko pengaduan untuk hal tersebut," tambah Mardiansyah yang juga aktivis 1998 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif RN Kalimantan Selatan, Hardiansyah, mengatakan selepas deklarasi dan pelantikan akan segera mematangkan program kerja ke depan. "Sebagaimana arahan dan amanat Ketum Rampai Nusantara tadi untuk fokus pada program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, tentu dalam rencana program termasuk tindak lanjutnya dalam posko pengaduan masyarakat terkait program BLT dan tidak akan lepas dari persoalan lain yang dihadapi masyarakat saat ini," jelas Hardiansyah.
Rampai Nusantara telah resmi berdiri dan memiliki pengurus di 20 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk Bengkulu, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. (OL-14)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved