Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
SELURUH kepengurusan Rampai Nusantara (RN) yang telah terbentuk agar dekat dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat bawah dan membantu menyelesaikan persoalan yang masyarakat hadapi merupakan kemanfaatan dari keberadaan Rampai Nusantara.
Ketua Umum RN Mardiansyah menyampaikan itu saat hadir dalam deklarasi dan melantik kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut di Kalimantan Selatan, Sabtu (8/10). "Untuk seluruh provinsi saya sampaikan bahwa Rampai Nusantara dibangun memang ditujukan untuk bersama-sama kita menyatukan diri baik pikiran maupun gagasan dalam niat dan tujuan baik yakni melakukan seseuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," terang Mardiansyah.
Ia juga mendorong untuk saat ini pengurus RN di seluruh Indonesia melakukan pengawalan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. "Program bantuan pemerintah berupa BLT yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari penaikan harga BBM sudah tepat, sehingga harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sama sekali. Silahkan Rampai Nusantara dirikan posko pengaduan untuk hal tersebut," tambah Mardiansyah yang juga aktivis 1998 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif RN Kalimantan Selatan, Hardiansyah, mengatakan selepas deklarasi dan pelantikan akan segera mematangkan program kerja ke depan. "Sebagaimana arahan dan amanat Ketum Rampai Nusantara tadi untuk fokus pada program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, tentu dalam rencana program termasuk tindak lanjutnya dalam posko pengaduan masyarakat terkait program BLT dan tidak akan lepas dari persoalan lain yang dihadapi masyarakat saat ini," jelas Hardiansyah.
Rampai Nusantara telah resmi berdiri dan memiliki pengurus di 20 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk Bengkulu, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. (OL-14)
Pendekatan yang dilakukan BI Kalsel tidak hanya fokus pada aspek digital, melainkan juga dikolaborasikan dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima masyarakat.
PEMERINTAH mulai memproses pembebasan tanah warga dua desa terpencil di Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk pembangunan bendungan Riam Kiwa.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring semakin meningkatnya titik panas
LEBIH dari 850 ribu hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Kalimantan Selatan belum belum terdaftar, terpetakan, dan belum tersertifikasi secara resmi.
Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%, sementara angka stunting nasional 19,8%.
BPBD akan segera melakukan koordinasi untuk aksi pembasahan lahan gambut terutama di kawasan prioritas (ring satu) sekitar bandara internasional Syamsudin Noor Banjarbaru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved