Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TOKOH Adat Waris Keerom Gasper May mengatakan sudah waktunya gubernur Papua Lukas Enembe membuka diri untuk menerima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Adat Waris Keerom Gasper May kepada wartawan di Keerom Papua, kemarin.
Menurut Gasper May, Masyarakat hanya mendengar informasi adanya kasus korupsi Lukas Enembe, namun tidak boleh ikut campur karena hal tersebut sudah menjadi ranah hukum. "Lukas Enembe harus membuka diri untuk menerima panggilan KPK dan mengklarifikasi atas tuduhan korupsi oleh KPK" tegas Tokoh Adat Waris Keerom itu.
"Masyarakat Papua harus mendukung proses hukum dan tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun karena sudah menjadi kewenangan penegak hukum" ucap Gasper.
Gasper May menambahlan masyarakat juga tidak boleh terprovokasi karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban. "Banyak pejabat daerah Papua yang melakukan penyimpangan dana Otsus sehingga anggaran tersebut tidak sampai ke masyarakat dan tidak ada pembangunan di daerah", pungkas Gasper May.
Pihaknya berharap kasus hukum Lukas Enembe ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses hukum yang ada. Semua pihak harus menghormati dan mengikuti prosea hukum yang ada di Indonesia karena hukum adalah panglima di Indonesia dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku, tutup Gasper. (OL-13)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Semua orang yang berkasus dengan hukum harus diperlakukan setara, terlebih lagi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.
Jalan yang menghubungkan Kota Payakumbuh dengan kawasan Lintau di Kabupaten Tanah Datar itu telah rusak sejak 2016.
Kapolres Siak mengajak semua unsur LAMR Kabupaten Siak untuk mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka secara bijak dan tidak golput pada Pemilu 2024.
CALON Presiden nomor tiga Ganjar Pranowo diangkat sebagai warga kehormatan adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Hal itu berlangsung saat Ganjar menghadiri acara ramah tamah dengan tokoh adat,
Sinersigitas Pemerintah Kota Padang dan stakeholders dalam percepatan penurunan stunting sangatlah penting.
KETUA Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor mendapat kesempatan istimewa menemani langsung calon presiden Ganjar Pranowo
CALON presiden Ganjar Pranowo kembali meneruskan kunjungannya mengelilingi Provinsi Jayapura, Papua. Kali ini, Ganjar bertemu dengan tokoh adat yang ada di Jayapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved