Tokoh Adat Berharap Perbaikan Jalan Payakumbuh–Lintau Dilanjutkan ke Tanah Datar

PERBAIKAN jalan penghubung Payakumbuh–Lintau sepanjang 1,3 kilometer yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas BMCKTR sudah mencapai 50 persen. Warga menyambut gembira perbaikan jalan itu.

“Alhamdulillah, apa yang kami tunggu-tunggu dijawab Pemprov Sumbar dengan aksi nyata,” ujar Wali Nagari Labuah Gunuang, Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo, Rabu (9/7).

Baca juga : Polisi Gandeng Lembaga Adat Melayu Riau Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu

Menurut Khairul, perbaikan jalan rusak ini tak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Saat ini, beberapa segmen jalan yang diperbaiki tersebut sudah bisa dilalui dengan sistem buka tutup.

Baca juga : Ganjar Diangkat sebagai Warga Kehormatan Adat Dayak Kaltim

Jalan yang menghubungkan Kota Payakumbuh dengan kawasan Lintau di Kabupaten Tanah Datar itu telah rusak sejak 2016. Kasi Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban, Eva Maria Dirbas mengapresiasi kerja Pemprov Sumbar itu. “Warga di sini sangat bersyukur dengan perbaikan ini. Sebab ini, bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga soal masa depan anak-anak kami juga,” ungkap Eva.

Salah seorang tokoh adat, Rilson Dt. Mangguang, berharap perbaikan jalan tidak hanya pada ruas itu saja. “Mudah-mudahan ini jadi awal dari pembangunan lanjutan sampai ke perbatasan Tanah Datar, karena masih ada beberapa titik lagi yang rusak parah,” katanya.

Sementara itu, Budi Margana warga yang pernah turut dalam aksi protes atas lambannya perbaikan jalan, kini mengaku puas. “Lubang-lubang sudah tertutup, debu tidak lagi berterbangan, jalan pun mulai lancar. Kami akhirnya bisa bernapas lega,” ucapnya.

Perbaikan ruas jalan Payakumbuh–Sitangkai ini merupakan bagian dari Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi yang menelan anggaran lebih dari Rp12,3 miliar, dengan sistem pengerasan beton (rigid pavement). Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari kerja, atau rampung pada awal September 2025. (M-1)