PROVINSI Lampung terus berupaya mengejar target capaian literasi dan inklusi keuangan. Saat ini angka literasi keuangan daerah tersebut lebih rendah dari nasional yang berdasarkan survei 2019 mencapai 38,03% dan inklusi keuangan 76,16%. Angka literasi keuangan di Provinsi Lampung di angka 38,03% dan inklusi keuangan 61,94%.
Padahal target literasi dan inklusi keuangan nasional pada 2024 mencapai 50% dan 90%. Rendahnya capaian literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung, menurut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Bambang Hermanto, karena penyebaran perekonomian yang tidak diikuti dengan pertumbuhan layananan jasa keuangan, kondisi geografis, keterjangkauan infrastruktur, dan kesenjangan aksesibilitas layanan keuangan yang belum menyasar pada banyak desa.
Bambang mengungkapkan sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasi empat masalah tersebut. Di antaranya, menghadirkan layanan digital dan memperluas jaringan komunikasi, dan memperbanyak layanan jasa keuangan melalui agen laku pandai dan galeri investasi.
"Mungkin ada sekitar 100 lebih desa yang belum bisa dipenetrasi agen laku pandai karena terkendala jaringan komunikasi. Nah ini menjadi PR bersama dengan stakeholders terkait," ujar Bambang terkait penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Bandarlampung, Kamis (6/10). Ia mengungkapkan OJK terus berupaya mendorong meningkatkan capaian literasi dan inklusi keuangan desa agar pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan terus meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur Jada Keuangan (LJK) Kantor OJK Lampung, Aprianus Jhon Risnad, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan yang berlangsung 1-31 Oktober 2022 dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. "Diisi dengan berbagai kegiatan kampanye dan sosialiasi serta penjualan produk jasa keuangan yang berinsentif," ujarnya.
Kegiatan tersebut dilakukan melibatkan jasa keuangan atau dilakukan jasa keuangan sendiri. Tujuan dari kegiatan tersebut, lanjutnya, di antaranya membuka akses keuangan di masyarakat, sosialisasi budaya menabung, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, mendorong pembukaan rekening, dan penggunaan layanan jasa keuangan. (OL-14)
