Kasus Enembe Dihrap tidak Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum di Papua

SETELAH ditetapkan tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbagai kalangan mendesak agar Enembe memenuhi panggilan komisi antirasuah tersebut. Sejumlah tokoh agama Papua juga mendorong agar Enembe bersikap kooperatif dengan penegak hukum. Hal yang sama diutarakan akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, Novriest Umbu Walangara Nau.

Ia menegaskan dukungannya kepada KPK agar Enembe menjalankan semua proses hukum yang ditetapkan KPK.  Menurutnya kasus korupsi Gubernur Papua tak hanya menandai tata kelola pemerintahan yang buruk,  melainkan juga kebobrokan moral seorang pemimpin politik.

Baca juga: Pengacara dan Dokter Lukas Enembe Sambangi KPK

"Kasus korupsi masih terus terjadi di tengah kenyataan bahwa Papua merupakan wilayah termiskin nomor 1 di  Indonesia dengan angka 27,38%," kata Novriest dalam siaran persnya, Minggu (25/9).

Dia menyayangkan seorang pemimpin yang diharapkan membawa  perubahan bagi masyarakat, justru sibuk mengenyangkan diri sendiri. Terlebih lagi jika menilik di sepanjang tahun 2021 saja, terdapat 33 kasus korupsi di Papua.

"Terhadap kasus korupsi Lukas Enembe. Saya melihat kecenderungan bahwa pemimpin politik merasa lebih besar dari lembaga yang dipimpinnya. Sejak 2017 telah ada dugaan korupsi, tapi tidak begitu jelas langkah tindak lanjutnya," ujarnya.

"Tekanan dari masyarakat Papua untuk menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi pemimpinnya pun tidak begitu kuat terdengar," imbuhnya.

Dalam pengamatannya ketokohan atau figur, masyarakat yang terlalu percaya berdampak pada menurunnya akuntabilitas pemimpin daerah karena lemahnya pengawasan dari masyarakat yang dipimpin. "Pemerintah pusat perlu berhati-hati, agar kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua  tidak berdampak kontra-produktif terhadap upaya pemerintah untuk menegakkan hukum maupun dalam melaksanakan pembangunan di Papua."

Menurutnya upaya pemerintah menegakkan  hukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi, saat ini berhadapan dengan isu kepentingan politik sebagai bangunan narasi warga Papua yang turun berdemonstrasi untuk  membela Lukas Enembe.

"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Papua. Lembaga negara melalui  KPK dalam menjalankan fungsinya memperoleh tantangan besar dari narasi politik yang dibangun di Papua untuk melawan penegakan hukum," ujarnya. (RO/A-1)