Upaya Kapolrestabes Makassar dalam Mencegah Kriminalitas Dinilai Positif

LANGKAH Kapolrestabes Makassar Sulawesi Selatan Kombes Pol Budhi Haryanto dalam menekan  angka kriminal dinilai inovatif oleh pengamat birokrasi dan pelayanan publik  Varhan Abdul Aziz. Sebab masalah kriminalitas hampir terjadi di semua kota kota besar dan itu sulit diatasi.

Varhan mengatakan, penegakan hukum menjadi tugas dan fungsi aparat kepolisian, namun didalam kaidah masyarakat madani, partisipasi elemen rakyat menjadi satu hal yang penting.  "Kita tidak bisa menjadikan masyarakat sebagai penonton, namun partisipasi mereka perlu diberdayakan sesuai kapasitas dan kemampuan dan ini tidak bisa swadaya. Masyarakat harus dirangkul dan diarahkan."

Lebih lanjut ia mengatakan, cara Budhi Haryanto yang bersinergi dengan Walikota Makassar dalam merangkul mantan pelaku kriminalitas menjadi out of the box karena mempercayakan mereka untuk mengajak orang lain hidup lurus dan benar.  “Apakah mantan pelaku kriminal tidak  punya hak untuk sadar akan kesalahannya dan kembali menjadi anggota  masyarakat  yg bermanfaat utk orang lain. Siapa yg mau peduli kepada mereka yg ingin hidup menjadi orang baik dan tidak melanggar aturan hukum ?”

"Para mantan pelaku kriminsl yang telah sadar dan insyaf atas kesalahann yang lalu, punya hak hidup yang lebih baik di masa depannya,“ tegas Varhan  yang juga menjadi Sekjen Indonesia Bureaucracy and Service Watch  (IBSW).  

"Dalam hal ini Budhi mendengarkan masukan masyarakat untuk penyempurnaan fungsi serta tujuan yang lebih lurus. Filosofi nama yg lebih berjiwa sipil positif. Polisi sudah benar harus bertindak prediktif dalam mengantisipasi tindak kejahatan," imbuhnya.

Varhan juga menyoroti jumlah  anggota Polri saat ini yakni  450 ribu personil. Dengan jumlah itu perbandingannya adalah 1:600 dengan jumlah penduduk.  "Idealnya 1:250 seperti di Amerika Serikat yang mencapai 1:222. Semakin sedikit perbandinganya semakin bagus, artinya masyarakat semakin aman dan terlindungi."

Dia mengemukakan bahwa dengan perbandingan aparat yang masih kurang dibanding jumlah penduduk, menjadi langkah tepat pemberdayaan unsur masyarakat secara sukarela dan terkoordinir.  Ia juga menggambarkan bahwa pola Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 menjadi langkah yang membantu penurunan angka permasalahan hukum.

"Sosialisasi yang kuat seperti yang dilakukan di Makassar terbukti menurunkan angka kriminalitas dan tawuran. Walikota Makassar sebagai pemimpin tertinggi di daerahnya pun mengakui efek positif metode tersebut," paparnya. (RO/A-1)