Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta semua aplikator ojek online (OJOL) mematuhi keputusan pemerintah. Hal itu dia sampaikan usai memediasi pihak Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Tengah dengan manajemen aplikator di Jateng.
Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan ADO menuntut agar semua aplikator segera merealisasikan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 667 tahun 2022 mengenai Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Sesuai keputusan aplikator hanya diperbolehkan memotong biaya maksimal sebesar 15% per perjalanan.
"Tadi masih ada 20% dipotong oleh aplikator. Saya minta ini juga diturunkan, karena itu menjadi kewajiban aplikator kepada mitra," kata Taj Yasin usai mediasi, di Gedung A lantai II Kantor Gubernur Jateng, Kamis (15/9).
Wagub meminta manajemen aplikator di Jawa Tengah untuk berkomunikasi dengan manajemen di pusat.
Dia memberikan waktu hingga akhir pekan ini. Pada Senin besok, lanjutnya, pihak aplikator harus bisa memberikan jawaban atas kebijakan yang diambil manajemen, kepada para mitra driver.
Baca juga: Ganjar: Jawa Tengah Sudah Alokasikan DTU untuk Tekan Inflasi
"Kita sepakat tadi, bahwa besok Senin, kita akan ada pertemuan lagi. Karena, bagaimanapun juga para aplikator yang ada di Jateng ini, harus berkoordinasi dengan yang di pusat. Sehingga mereka pada hari ini kita beri kesempatan. Hari ini, besok dan sampai hari Senin ada pertemuan," jelas Taj Yasin.
"Ada jawaban untuk masyarakat, khususnya untuk para mitra kerja dari aplikator-aplikator itu," tambahnya.
Selain menuntut potongan 15 persen sesuai peraturan pemerintah, dan menghapus biaya pesanan, atau membagi penghasilan biaya pesanan dengan rasio 50 : 50 antara aplikator dan driver, mereka juga berharap mendapatkan asuransi yang bisa memberikan manfaat penuh.
Artinya, asuransi yang tidak hanya berfungsi saat mereka membawa penumpang.
Menjawab tuntutan itu Wagub Taj Yasin mengarahkan supaya aplikator menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, bukan asuransi swasta. Sehingga, mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, dan tidak perlu lagi dipotong untuk membayar asuransi swasta.
"Kalau bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa terjamin ketika mereka bekerja, berangkat dari rumah sampai pulang lagi. Kan bisa dideteksi lewat aplikasi on off mereka itu dari jam sekian sampai jam sekian," jelasnya. (RO/OL--09)
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
BUPATI Pati Sudewo mencabut kebijakan 5 hari sekolah dan mengembalikan waktu belajar 6 hari sekolah pada Jumat (8/8). Itu dilakukan bersamaan pembatalan tarif PBB hingga 250 persen
Peresmian perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Batang Fais Kurniawan.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Ilham Syafruddin Akbar, seorang pengemudi ShopeeFood asal Surabaya, telah menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih impian.
SEBANYAK 1.437 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7).
Sebanyak 1.437 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran akan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa ojek online (ojol) di kawasan Silang Selatan Monas.
KOMUNITAS pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam, Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, akan menggelar unjuk rasa besok, Kamis, (17/7) di Patung Kuda, Monas.
MENANGGAPI rencana pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15%, sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi menyatakan dukungan langkah yang berimbang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved