Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah akan membentuk perusahaan daerah (perusda) yang khusus mengelola transportasi angkutan laut untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Pulau Kalimantan.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, belum lama ini pihaknya sudah mendatangi pabrik kapal tongkang dan kapal roll on-roll off (roro) di Batam, Kepulauan Riau.
Di sana, pihaknya melihat langsung proses pembuatan kapal yang nantinya akan dipesan untuk alat transpostasi angkutan laut Sulteng ke IKN.
"Perusda itu nantinya fokus mengelola transportasi angkutan laut, sebagai alat angkut mobilisasi antarpulau Palu-Donggala-Kaltim.
Angkutan laut itu berupa kapal tongkang," terang Rusdy di Palu, Senin (12/9).
Menurut politikus NasDem itu, Perusda di Sulteng harus memiliki kapal tongkang sendiri. Karena di situ ada peluang bisnis yang sangat besar untuk dijajaki dan dikembangkan.
"Jadi, nantinya Perusda jual jasa angkutan juga selain tata kelola galian C," ujarnya.
Baca juga: Sandiaga Uno Wujudkan Harapan Pegiat UMKM Asal Papua di Ambon
Rusdy menyebutkan, pembangunan infrastruktur IKN dengan dukungan anggaran Rp64 triliun tentu akan membutuhkan banyak material. Tidak hanya berupa batu, tetapi juga kerikil dan pasir.
Melihat peluang itu, Sulteng bisa ambil bagian di dalamnya.
"Kita tambang bebatuan (galna C) yang bisa mendukung kebutuhan material pembangunan IKN. Oleh karena itu, kami sudah bicarakan dengan pemerintah di Kaltim. Insya Allah secepatnya Perusda Kaltim bekerja sama dengan Perusda Sulteng," paparnya.
Mantan Wali Kota Palu dua periode itu menjelaskan, dalam transpostasi angkutan laut itu, Perusda Sulteng membutuhkan beberapa tongkang. Di antaranya tongkang 230 feet, 250 feet, dan 300 feet.
Selain memesan tongkang, Perusda Sulteng juga akan memesan kapal roro untuk menyiapkan distribusi pangan hasil Sulteng ke IKN.
"Sulteng akan menjawab permintaan Presiden Joko Widodo. Yaitu, sebagai wilayah penyangga pangan. Sulteng akan memiliki one stop service pangan yaitu komoditi, pasar, dan angkutan," tandas Rusdy. (OL-16)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved