Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah meminta kepada jajaran pengurus daerah yang telah dilantik langsung bergerak membantu masyarakat bawah. Kerja dan program Rampai Nusantara (RN) harus menyentuh problematika masyarakat dan membantu mereka dengan segala upaya.
Hal tersebut disampaikan Mardiansyah saat menghadiri deklarasi dan pelantikan Dewan Eksekutif Wilayah RN Provinsi Jambi, Sabtu (10/9). "Kami di Rampai Nusantara sejak awal berdiri telah menempatkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat bawah menjadi prioritas organisasi," jelasnya.
Menurut Mardiansyah, kesulitan di masyarakat akan mudah terurai jika seluruh komponen bangsa mau bergandengan satu sama lain untuk saling membantu. "Kepedulian sesama anak bangsa akan meringankan sebagian masyarakat yang kurang beruntung atau yang sedang memiliki kesulitan. Semangat kebersamaan harus kita gaungkan terus dan menjadi dasar langkah kita berbuat untuk masyarakat, bangsa, dan negara," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Mardiansyah menyampaikan RN yang saat ini berada di 16 provinsi tersebut memiliki prioritas untuk membantu masyarakat bawah. Ia menyebut keberadaan organisasinya harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN Jambi Agung Hidayat mengatakan akan segera melakukan rapat kerja dan konsolidasi untuk menyiapkan program yang akan dijalankan. "Yang disampaikan ketua umum tadi akan menjadi panduan kami dalam menyiapkan program kerja ke depan dan konsolidasi menyeluruh untuk dapat segera membantu masyarakat," terang Agung.
Untuk diketahui, dalam empat bulan berdiri Rampai Nusantara saat ini melakukan deklarasi di 16 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. (RO/OL-14)
Unggahan BEM UGM yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved