Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPOLISIAN Resor Berau, Kalimantan Timur, membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kapolres Berau AKBP Sindhu Brahmarya mengatakan, bansos tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM yang tidak menerima program bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta bantalan sosial lain yang disalurkan pemerintah.
“Kemarin kita laksanakan FGD antisipasi dampak penyesuaian harga BBM dengan Pertamina. Hari ini, kita mulai menyalurkan bantuan sosial,” ujar Sindhu usai membagikan bansos di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga, Tanjung Redeb, Berau, kaltim.
Sindhu mengatakan, Polres Berau menyiapkan 200 paket bansos berupa sembako dengan target utama Masyarakat non-sejahtera di Pulau terluar Maratua, Pulau Derawan, nelayan, petugas kebersihan, hingga kelompok terdampak penyesuaian harga BBM bersubsidi lainnya.
Untuk hari ini dilakukan di beberapa tempat di TPA Bujangga, sepanjang Sungai Segah dan Sungai Kelay untuk para pengemudi ketinting dan nelayan serta masyarakat non sejahtera di Pulau Derawan dan Pulau Maratua
Lebih lanjut, Kapolres menyebut penyaluran paket bansos tersebut juga disalurkan di polsek jajaran.
“Kita juga memerintahkan polsek jajaran membantu menyalurkan terhadap masyarakat yang terdampak,” tuturnya.
Baca juga : Stadion Utama Sport Center Sumut Dibangun Mulai 2023
Orang nomor satu di Polres Berau ini menjelaskan, pihaknya akan terus menyalurkan bantuan sosial secara berkelanjutan. Menurut Sindhu, langkah tersebut adalah bentuk penanggulangan serta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Kegiatan ini akan kita lakukan secara berkelanjutan dan bertahap,” pungkasnya.
Sementara itu, Johansyah, warga Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, yang juga berprofesi sebagai petugas kebersihan, mengucapkan terima kasih kepada Polres Berau yang telah menyalurkan bansos.
“Terima kasih kepada Polres Berau yang telah memberi bantuan kepada kami. Kami bersyukur dan berterimakasih banyak karena telah meringankan beban kami dari kenaikan BBM ini,” tandasnya.
Hal serupa juga disampaikan Ismail, warga kecamatan Pulau Maratua yang berprofesi sebagai nelayan mengapresiasi positif perhatian Polri terhadap masyarakat non sejahtera di Perbatasan.
"Alhamdulilah, kami berterimakasih atas bantuan dari Polri melalui Polres Berau. Hal ini sangat berarti bagi kami yang tinggal di perbatasan pulau terluar Maratua," tegasnya. (RO/OL-7)
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Enam paket program Gratis yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga penyediaan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
PARA pemudik yang melintasi wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bersyukur karena masjid dibuka selama 24 jam di jalan poros antarkota
Banjir di sebagian besar wilayah Kota Balikpapan disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak Kamis (6/3) malam hingga Jumat (7/3) pagi.
Hingga pukul 07.30 WITA, kondisi genangan air di Jalan MT Haryono masih cukup tinggi. Hanya mobil besar dan tinggi yang dapat melintasi jalan tersebut.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved