Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD Jawa Timur minta agar pemerintah mendata ulang kembali keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung Tunai (BLT) yang akan dikeluarkan pasca kenaikan harga BBM. Sehingga diharapkan bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
"Saya pesimistis penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) BBM bisa tepat sasaran jika pendataan tidak sering dilakukan dan tidak ada kesadaran masyarakat yang sudah mampu untuk mengalihkan haknya ke orang lain," kata Wakil Ketua Komisi E Jatim, Hikmah Bafaqih, di Surabaya.
Hikmah mengaku selama ini antrian masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sudah banyak. Ia mencontohkan, di Jatim masih memiliki hutang untuk memasukkan 6 juta orang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS "Yang ngantri untuk mendapatkan (bansos) masih banyak. Yang saya tahu Jatim masih mempunyai hutang untuk memasukkan PBI untuk BPJS itu 6 juta orang yang belum tercover," ujar Hikmah.
Lebih jauh, Hikmah membeberkan antrian panjang masyarakat yang belum terdaftar tidak hanya terjadi di PBI BPJS. Mengingat bansos yang disalurkan ke masyarakat modelnya banyak. Seperti halnya Program Indonesia Pintar (PIP) lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan lainnya.
"Kalau berkaca itu ya KIP yang ngantri agar tercaver masih banyak. Bagaimana yang lain masih banyak bansos bentuknya seperti KIP, BLT. Bisa dari Kemendes kemudian kementerian lain. Masih banyak desainnya," katanya.
Problem selama ini, adalah tidak ada desain bahwa masyarakat yang menerima bansos bisa terbedayakan dengan baik, sehingga hanya berstatus sebagai penerima saja. Ironisnya lagi satu orang bisa menerima banyak model bansos. Dengan begitu membuat bertambah panjang antrian masyarakat yang belum tercaver bansos.
"Masyarakat terdampak Covid-19 masuk, data masuk lagi, data apa masuk lagi. Semakin panjang antriannya. Karena yang awal tidak bergerak," ujarnya.
Hikmah menegaskan, melihat kondisi beban anggaran yang semakin berat, sementara masih banyak yang tidak menerima bansos, pemerintah sebaiknya membuat desain agar penerima masyarakat bisa terbedayakan menuju kemandirian. (OL-15)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved