Selasa 06 September 2022, 19:46 WIB

DPRD Minta Pemprov Jatim Data Ulang KPM BLT

Faishol Taselan | Nusantara
DPRD Minta Pemprov Jatim Data Ulang KPM BLT

DOK MI
Ilustrasi

 

DPRD Jawa Timur minta agar pemerintah mendata ulang kembali keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung Tunai (BLT) yang akan dikeluarkan pasca kenaikan harga BBM. Sehingga diharapkan bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

"Saya pesimistis penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) BBM bisa tepat sasaran jika pendataan tidak sering dilakukan dan tidak ada kesadaran masyarakat yang sudah mampu untuk mengalihkan haknya ke orang lain,"  kata Wakil Ketua Komisi E Jatim, Hikmah Bafaqih, di Surabaya.

Hikmah mengaku selama ini antrian masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sudah banyak. Ia mencontohkan, di Jatim masih memiliki hutang untuk memasukkan 6 juta orang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS "Yang ngantri untuk mendapatkan (bansos) masih banyak. Yang saya tahu Jatim masih mempunyai hutang untuk memasukkan PBI untuk BPJS itu 6 juta orang yang belum tercover," ujar Hikmah.

Lebih jauh, Hikmah membeberkan antrian panjang masyarakat yang belum terdaftar tidak hanya terjadi di PBI BPJS. Mengingat bansos yang disalurkan ke masyarakat modelnya banyak. Seperti halnya Program Indonesia Pintar (PIP) lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan lainnya.

"Kalau berkaca itu ya KIP yang ngantri agar tercaver masih banyak. Bagaimana yang lain masih banyak bansos bentuknya seperti KIP, BLT. Bisa dari Kemendes kemudian kementerian lain. Masih banyak desainnya," katanya.

Problem selama ini, adalah tidak ada desain bahwa masyarakat yang menerima bansos bisa terbedayakan dengan baik, sehingga hanya berstatus sebagai penerima saja. Ironisnya lagi satu orang bisa menerima banyak model bansos. Dengan begitu membuat bertambah panjang antrian masyarakat yang belum tercaver bansos.

"Masyarakat terdampak Covid-19 masuk, data masuk lagi, data apa masuk lagi. Semakin panjang antriannya. Karena yang awal tidak bergerak," ujarnya.

Hikmah menegaskan, melihat kondisi beban anggaran yang semakin berat, sementara masih banyak yang tidak menerima bansos, pemerintah sebaiknya membuat desain agar penerima masyarakat bisa terbedayakan menuju kemandirian. (OL-15)

Baca Juga

ANTARA/Kornelis Kaha

Pencegahan Stunting Masuk dalam Agenda Khotbah Jumat di 1.005 Masjid di NTB

👤Dinda Shabrina 🕔Senin 26 September 2022, 09:30 WIB
Langkah itu merupakan gerakan dari berbagai pihak dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting secara...
Dok. DPR RFI

Cegah Penambangan Ilegal, Legislator Dorong Wilayah Tambang Rakyat di Babel

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 08:35 WIB
"Kami terus memperjuangkan legalitas tambang masyarakat ini, baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 dan legalitas untuk...
Dok.Ist

Toba Pulp Lestari Dukung Sport Tourism Danau Toba

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 08:27 WIB
Pengembangan destinasi wisata memerlukan pilar 3A + 3K, yakni Akses, Amenitas, Atraksi, serta Komitmen, Kreativitas, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya