Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengurus izin usahanya dan beralih ke digital. Tujuannya agar UMKM Bisa segera naik kelas. Hal itu dikatakan Moeldoko di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (1/9).
Moeldoko mengungkapkan, bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Untuk itu, terang dia, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No 7/2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.
Baca juga: Pelaku UMKM Apresiasi Penyelenggaraan Forum Kapnas II 2022
“Contohnya soal perizinan. Pemerintah sudah berikan kemudahan untuk mengurus izin secara online lewat OSS RBA. Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya,” tegas Moeldoko.
Ia memastikan, pemerintah sangat berpihak kepada UMKM. Sebab, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen. Oleh karena itu, saat pandemi memukul sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau lainnya.
“Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi,” terangnya. Dia juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM, agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah dorong KUR dengan jumlah besar. Tapi sayang serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar.”
Sementara itu, Pujiyanto ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas) mengungkapkan, Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas. Saat ini, imbuh dia, total anggota Aspikmas sebanyak 5000 lebih yang tersebar di 27 kecamatan.
“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB,” papar Pujiyanto.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak,” pungkasnya. (RO/A-1)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Diproyeksikan UMKM di Rest Area Heritage Banjaratma Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang ini, dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Angka UMKM yang masuk ke ekosistem digital lebih mengenaskan, hanya 3%. Jumlah anak muda yang memilih berwirausaha malah lebih kecil lagi, hanya 0,08%.
Riset Ipsos 2025 menyoroti peran e-commerce dalam mendukung UMKM dan brand lokal. Shopee unggul dalam mendorong pertumbuhan dan ekspor bisnis lokal.
Kemendag terus mendorong kurasi produk lokal, khususnya produk UMKM, agar memenuhi standar pasar domestik dan internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved