Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengurus izin usahanya dan beralih ke digital. Tujuannya agar UMKM Bisa segera naik kelas. Hal itu dikatakan Moeldoko di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (1/9).
Moeldoko mengungkapkan, bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Untuk itu, terang dia, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No 7/2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.
Baca juga: Pelaku UMKM Apresiasi Penyelenggaraan Forum Kapnas II 2022
“Contohnya soal perizinan. Pemerintah sudah berikan kemudahan untuk mengurus izin secara online lewat OSS RBA. Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya,” tegas Moeldoko.
Ia memastikan, pemerintah sangat berpihak kepada UMKM. Sebab, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen. Oleh karena itu, saat pandemi memukul sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau lainnya.
“Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi,” terangnya. Dia juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM, agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah dorong KUR dengan jumlah besar. Tapi sayang serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar.”
Sementara itu, Pujiyanto ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas) mengungkapkan, Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas. Saat ini, imbuh dia, total anggota Aspikmas sebanyak 5000 lebih yang tersebar di 27 kecamatan.
“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB,” papar Pujiyanto.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak,” pungkasnya. (RO/A-1)
Kemenko PM kembali menggelar Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 pada 6–8 Maret di GBK Senayan, Jakarta.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Seluruh tenant UMKM bersama penyelenggara memastikan kualitas serta higienitas makanan dan minuman melalui pengawasan berkala.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved