Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengurus izin usahanya dan beralih ke digital. Tujuannya agar UMKM Bisa segera naik kelas. Hal itu dikatakan Moeldoko di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas), di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (1/9).
Moeldoko mengungkapkan, bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Untuk itu, terang dia, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No 7/2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran dan kemitraan.
Baca juga: Pelaku UMKM Apresiasi Penyelenggaraan Forum Kapnas II 2022
“Contohnya soal perizinan. Pemerintah sudah berikan kemudahan untuk mengurus izin secara online lewat OSS RBA. Dan sampai saat ini, pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus, segera mengurus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya,” tegas Moeldoko.
Ia memastikan, pemerintah sangat berpihak kepada UMKM. Sebab, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen. Oleh karena itu, saat pandemi memukul sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau lainnya.
“Selain berupa bantuan langsung tunai, pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi,” terangnya. Dia juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM, agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini pemerintah sudah dorong KUR dengan jumlah besar. Tapi sayang serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar.”
Sementara itu, Pujiyanto ketua Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten Banyumas (Aspikmas) mengungkapkan, Aspikmas merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas. Saat ini, imbuh dia, total anggota Aspikmas sebanyak 5000 lebih yang tersebar di 27 kecamatan.
“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sudah mendampingi dua puluh satu ribu UMKM untuk mendapatkan NIB,” papar Pujiyanto.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan permodalan bapak,” pungkasnya. (RO/A-1)
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved