Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH terus menggencarkan rencana pengalihan subsidi dan kompensasi energi yang belakangan mengalami tekanan hebat. Perubahan skema subsidi ini dipicu beragam faktor, mulai dari tingginya harga minyak dunia hingga pemanfaatan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Perubahan kebijakan ini pun disambut penuh pro dan kontra. Tak sedikit yang bereaksi negatif atas kebijakan ini. Namun, banyak pula yang menyambut hangat hadirnya kebijakan baru ini.
Salah satu bentuk tanggapan positif atas rencana pengalihan subsidi BBM ini datang dari Ketum HMI Badko Maluku- Maluku Utara (Mal-Malut), Alhervan Barmawi.
Dalam pernyataannya Evan menilai, faktor mendasar pemerintahan Jokowi mengambil langkah penyesuaian BBM bersubsidi ini lantara penerapan subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Skema Penyesuaian dana BBM bersubsi yang di peruntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu ini harus jelas dan tepat. Apalagi dana BBM bersubsidi ini kan diperuntukkan bagi masyarakat yang notabene kelas menengah ke bawah," kata Hervan, dalam keterangannya, Kamis (1/9).
Kendati demikian, Hervan meminta agar skema penyesuaian sbsidi ini benar- benar dipikirkan matang-matang oleh pemerintah.
"Alangkah baiknya pemerintah, fokus pada penerapan tepat sasaran BBM bersubsidi, agar masyarakat yang memiliki hak subsidi yang benar-benar merasakan," terangnya.
Pihaknya pun meyakini, langkah pemerintah ini tentu sudah melalui sebuah pengkajian yang serius sehingga patut disambut baik.
"Tinggal bagaimana bersama-sama mengawal skenario pemberian bantalan sosial berupa BLT, subsidi gaji dan subsidi Pemda agar berjalan efektif," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Tidore Kepulauan Kenalkan Museum Bawah Laut ke Bakamla
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Melalui forum ini, Forhati menegaskan komitmen dalam mengonsolidasikan kekuatan perempuan dan membangun pengetahuan kolektif tentang isu-isu strategis perempuan di 2025.
Nilai-nilai HMI harus diaplikasikan untuk memberikan kontribusi nyata kepada umat dan bangsa
KETUA Badko HMI Sumbagsel Tommy Perdana Putra memberikan rapor merah kepada Polda Lampung atas sejumlah masalah yang terjadi di wilayah Lampung.
Imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah.
MOCHAMMAD Afifuddin mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Yang paling mencolok adalah reshuffle pengurus yang dilakukan berdasarkan alasan pribadi dan bukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam AD/ART.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved