Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI sumber penyangga biodiversitas dan sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, hutan-hutan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan seperti ancaman deforestasi hingga kesenjangan ekonomi.
Bahkan, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dan kemiskinan itu mencapai 20 persen pada 2020 menurut hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI).
Hal itu sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diungkapkan oleh Marwi, Perintis Ekowisata Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam sebuah diskusi virtual,, Marwi mengungkapkan awal mula dirinya merintis hutan di daerahnya menjadi sebuah ekowisata yang menarik banyak pengunjung lokal dan mancanegara.
Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diceritakan oleh Marwi sangat tergantung pada hutan. Mereka mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Awalnya karena di desa kami ini bisa dikategorikan di bawah kemiskinan yang luar biasa, yang jadi persoalan bagaimana masyarakat sangat tergantung pada hutan, yang tadinya ngambil ranting kemudian menghabiskan pohonnya, ini yang lama-lama jadi ketergantungan,” ungkap Marwi.
Baca juga : Bantu UMKM Tanah Datar Naik Kelas, Relawan Sandi Beri Tiga Pelatihan
“Pada 1998 sampai 2000 kami berkomunikasi dengan pemangku kebijakan, yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah, dan bernegosiasi mencari tahu, ternyata ada sebuah ruang yang disebut HKM. Jadi kami memperoleh izin sementara dari Kanwil dari 2000 sampai 2005. Saat itu belum ada tujuan akan ke mana HKM itu ke depannya. Seiring waktu kita coba pelajari karakter masyarakat dan karakter hutannya seperti apa, baru dibagi menjadi dua zonasi, yaitu zonasi pemanfaatan dan zona lindung,” papar Marwi.
Tak hanya melibatkan Dinas Kehutanan, Marwi beserta masyarakat Kabupaten Lombok Tengah juga berusaha berkomunikasi dengan para akademisi, pihak Kementerian Kehutanan, dan semua lembaga lokal serta yang ada di luar Lombok untuk merubah hutan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi kawasan ekowisata yang bermanfaat.
Hingga kini, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari dari kegiatan mengelola hutan menjadi kawasan ekowisata.
Satu keunikan yang diungkap oleh Marwi, dengan mengelola hutan menjadi kawasan ekowisata, masyarakat di daerahnya masih memiliki pekerjaan di kala pandemi Covid-19 melanda, di mana saat itu semua usaha di berbagai daerah sempat terhenti.
Terlepas dari semua keberhasilan itu, lebih lanjut Marwi mengatakan masih ada kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya serta masyarakat di daerahnya, yaitu mereka kurang mendalami penggunaan teknologi.
Selain itu, Marwi berharap ada bantuan dari lembaga-lembaga di luar Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkenalkan ekowisata yang baru saja dirintisnya. (RO/OL-7)
Desa Sangiang 1 KK terdampak serta 1 unit rumah rusak berat dengan total kerugian diperkirakan Rp20 juta.
Berkat upaya kepala desa sebelumnya, aktivitas penambangan dihentikan dan lahan direklamasi hingga kembali seperti semula, lalu dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis pertanian
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Berdasarkan data BPS 2025, NTB merupakan provinsi dengan proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 14,96%.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras praktik perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Seorang calon haji bernama Rumini Binti Muslim Muhammad dari kelompok terbang (Kloter) 11 Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meninggal dunia
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menjadi pemicu bagi para aktivis lingkungan ini untuk bergerak menyelamatkan Indonesia.
Jerome Polin menjelaskan bahwa Indonesia telah kehilangan 10 juta hektare hutan selama dua dekade.
INDONESIA menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan pemikiran keagamaan modern yakni kerukunan dan ekoteologi.
TRAGEDI banjir bandang yang menghantam Aceh, Sumut, dan Sumbar seharusnya menjadi pembuka mata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved