Terbengkalai dan Mangkrak, Pemprov Sumsel Batalkan HGU Pasar Cinde

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) Pasar Cinde, Palembang, yang sampai saat digunakan atas nama investor.

Pasalnya, pembangunan Pasar Cinde hingga saat ini belum terealisasi. Hal ini disebabkan HGU diatasnamakan investor. Gubernur Sumsel Herman Deru meminta agar HGU tersebut dikembalikan atas nama Pemprov.

"Saat ini sedang meminta kepada BPN untuk membatalkan HGU," ungkap Gubernur di Palembang, Kamis (18/8).

Herman menambahkan, lahan Pasar Cinde merupakan aset Pemprov Sumsel. Untuk itu, Herman menegaskan HGU-nya tidak boleh diatasnamakan investor. Menurutnya, investor hanya boleh mengelola namun tidak beserta atas nama HGU.

Baca juga: Bersihkan Kolam Renang Vila di Jimbaran, Seorang Pekerja Tewas Tersetrum

"Kenapa HGU dinamakan oleh investor itu saat ini? Saya tidak mengerti sistem build operate transfer (BOT) apa," jelas Herman.

Ia mengatakan tentang perencanaan pembangunan telah dipersiapkan secara matang dan sudah dimasukkan dalam anggaran. Untuk pembangunan, Herman mengungkapkan harus menungggu selesai pengembalian HGU itu ke Pemprov Sumsel.

"Perencanaan sudah matang. Kalau urusan itu clear baru kita lanjutkan," pungkasnya.

Sebelumya, Gubenur telah mencabut kontrak pengerjaan pembangunan pasar modern Cinde dari pengembang Aldiron, beberapa bulan yang lalu. Hal ini disebabkan pembangunan Aldiron Plaza Cinde sudah mangkrak sejak 2018 lalu.

Pembangunan Pasar Cinde akan dilanjutkan sendiri oleh Pemprov Sumsel bekerja sama dengan Pemkot Palembang menggunakan dana APBD 2023, dengan kisaran anggaran sekitar Rp250 miliar. (OL-16)