Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mempertahankan 11 desa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengubah budaya dan kearifan lokal desa setempat.
Adapun 11 desa yang dikembangkan menjadi etalase Indonesia berasal dari dua kabupaten. Di wilayah Kabupaten Kutai Negara, yakni Sungai Payang, Karya Jaya dan Tani Bhakti. Lalu, di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Duo, Suka Raja, Suko Mulyo dan Tengin Baru.
"Kami ingin desa di IKN menjadi etalase desa Indonesia mulai dari kulturnya, keguyubannya, demokrasinya," kata Gus Halim, sapaan akrabnya, Kamis (11/8).
Baca juga: KOI Siap Usung IKN di Bidding Olimpiade 2036
Pemerintah akan mereferensikan desa menjadi etalase Indonesia dengan berbagai model, yang mempresentasikan bangsa konsep Nusantara. Sehingga, saat ada wisatawan yang berkunjung di 11 desa di IKN, mendapat gambaran yang utuh tentang sejumlah desa di Indonesia.
"Kami akan modifikasi dengan terus mempertimbangkan kearifan lokal. Kalau memungkinkan, 11 desa bisa kita bikin etalase berbagai model," imbuhnya.
Baca juga: Sambut Proyek IKN, Pengembang Kaltim Mesti Kerek Kompetensi
Kementerian Desa-PDTT akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Badan Otorita IKN dan menggandeng perguruan tinggi. Dalam hal ini, untuk mendesain desa di IKN, agar tidak berubah menjadi kelurahan dan mempertahankan sistem pemerintahan desa.
"Sistem pemerintahan ini tetap, ada pilkades (pemilihan kepala desa), jangan ada kelurahan. Kalau ada kelurahan, tidak ada lagi pilkades. Nanti bakal ada pilkades e-voting, misalnya," jelas Gus Halim.
Untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara, ditargetkan rampung pada 2024. Kawasan inti pusat pemerintahan memliki luas 6.671 hektare, dengan pembagian tiga klaster.(OL-11)

Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved