Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH mempertahankan 11 desa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengubah budaya dan kearifan lokal desa setempat.
Adapun 11 desa yang dikembangkan menjadi etalase Indonesia berasal dari dua kabupaten. Di wilayah Kabupaten Kutai Negara, yakni Sungai Payang, Karya Jaya dan Tani Bhakti. Lalu, di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Duo, Suka Raja, Suko Mulyo dan Tengin Baru.
"Kami ingin desa di IKN menjadi etalase desa Indonesia mulai dari kulturnya, keguyubannya, demokrasinya," kata Gus Halim, sapaan akrabnya, Kamis (11/8).
Baca juga: KOI Siap Usung IKN di Bidding Olimpiade 2036
Pemerintah akan mereferensikan desa menjadi etalase Indonesia dengan berbagai model, yang mempresentasikan bangsa konsep Nusantara. Sehingga, saat ada wisatawan yang berkunjung di 11 desa di IKN, mendapat gambaran yang utuh tentang sejumlah desa di Indonesia.
"Kami akan modifikasi dengan terus mempertimbangkan kearifan lokal. Kalau memungkinkan, 11 desa bisa kita bikin etalase berbagai model," imbuhnya.
Baca juga: Sambut Proyek IKN, Pengembang Kaltim Mesti Kerek Kompetensi
Kementerian Desa-PDTT akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Badan Otorita IKN dan menggandeng perguruan tinggi. Dalam hal ini, untuk mendesain desa di IKN, agar tidak berubah menjadi kelurahan dan mempertahankan sistem pemerintahan desa.
"Sistem pemerintahan ini tetap, ada pilkades (pemilihan kepala desa), jangan ada kelurahan. Kalau ada kelurahan, tidak ada lagi pilkades. Nanti bakal ada pilkades e-voting, misalnya," jelas Gus Halim.
Untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara, ditargetkan rampung pada 2024. Kawasan inti pusat pemerintahan memliki luas 6.671 hektare, dengan pembagian tiga klaster.(OL-11)
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Mantan Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil juga memiliki pandangan yang sama. Sebab, RK merupakan kurator IKN.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Mudik menjadi momen peningkatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan berupa bergesernya perputaran uang dari kota tempat masyarakat bekerja ke desa kampung halaman.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
PT Bank Central Asia (BCA) menargetkan menambah lima desa binaan bakti BCA di tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh SVP Corporate Communications BCA, Susanti Nurmalawati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved