Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

11 Desa di IKN Nusantara Dipertahankan Sebagai Etalase Indonesia

Insi Nantika Jelita
11/8/2022 15:41
11 Desa di IKN Nusantara Dipertahankan Sebagai Etalase Indonesia
Warga menaiki perahu kapal menuju wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(Antara)

PEMERINTAH mempertahankan 11 desa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengubah budaya dan kearifan lokal desa setempat.

Adapun 11 desa yang dikembangkan menjadi etalase Indonesia berasal dari dua kabupaten. Di wilayah Kabupaten Kutai Negara, yakni Sungai Payang, Karya Jaya dan Tani Bhakti. Lalu, di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Duo, Suka Raja, Suko Mulyo dan Tengin Baru.

"Kami ingin desa di IKN menjadi etalase desa Indonesia mulai dari kulturnya, keguyubannya, demokrasinya," kata Gus Halim, sapaan akrabnya, Kamis (11/8).

Baca juga: KOI Siap Usung IKN di Bidding Olimpiade 2036

Pemerintah akan mereferensikan desa menjadi etalase Indonesia dengan berbagai model, yang mempresentasikan bangsa konsep Nusantara. Sehingga, saat ada wisatawan yang berkunjung di 11 desa di IKN, mendapat gambaran yang utuh tentang sejumlah desa di Indonesia.

"Kami akan modifikasi dengan terus mempertimbangkan kearifan lokal. Kalau memungkinkan, 11 desa bisa kita bikin etalase berbagai model," imbuhnya.

Baca juga: Sambut Proyek IKN, Pengembang Kaltim Mesti Kerek Kompetensi

Kementerian Desa-PDTT akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Badan Otorita IKN dan menggandeng perguruan tinggi. Dalam hal ini, untuk mendesain desa di IKN, agar tidak berubah menjadi kelurahan dan mempertahankan sistem pemerintahan desa.

"Sistem pemerintahan ini tetap, ada pilkades (pemilihan kepala desa), jangan ada kelurahan. Kalau ada kelurahan, tidak ada lagi pilkades. Nanti bakal ada pilkades e-voting, misalnya," jelas Gus Halim.

Untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara, ditargetkan rampung pada 2024. Kawasan inti pusat pemerintahan memliki luas 6.671 hektare, dengan pembagian tiga klaster.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya