Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEIRING penetapan provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pengembang properti di wilayah itu dituntut memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi.
Sebagai gambaran, setelah penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi IKN Nusantara, diperkirakan akan muncul gelombang migrasi masyarakat dari DKI Jakarta dan sekitarnya ke lokasi tersebut. Mulai 2024 mendatang bakal ada 150 ribu aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN. Bahkan proyeksi hingga 2045 mendatang, IKN Nusantara akan dihuni sekitar 1,5 juta penduduk.
"Ini menimbulkan secercah harapan baru bagi pengembang di Kaltim. Pembangunan IKN akan memicu kebangkitan kembali sektor properti di Provinsi Kaltim sebagaimana terjadi pada saat booming komoditas batu bara pada 2013 silam," terang Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Kaltim, Bagus Susetyo dalam keterangan pers, Selasa (9/8).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, imbuh Bagus, pihaknya berinisiatif menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pengembang di Kalimantan Timur untuk mengerek kualitas mereka. Kegiatan tersebut digelar selama dua hari, Selasa (9/8) hingga Rabu (10/8), dan diikuti sebanyak 55 pelaku usaha di sektor properti dan perumahan.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, saat memberikan sambutan pembukaan Diklat REI Kaltim itu menyampaikan kondisi sosial, budaya dan politik di Kaltim paling kondusif dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan.
Secara regulasi pun, Hadi menuturkan Kaltim termasuk yang ramah usaha dan pro-investasi. Ia menjamin adanya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk yang ingin mengembangkan proyek properti di wilayahnya.
"Saya tegaskan Pemerintah Daerah Kaltim akan memberi kemudahan bagi setiap pelaku usaha yang ingin berinvestasi di daerah. Laporkan apabila ada birokrat yang mempersulit pengembang," tegasnya.
Diklat REI Kaltim diinisiasi oleh Badan Diklat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan DPD REI Kaltim serta didukung sepenuhnya oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menurut Bagus Susetyo, selain untuk merespons pembangunan IKN di Kaltim, diklat ini juga bertujuan mencetak pelaku wirausaha muda di bidang properti.
"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sinergi antara pelaku usaha swasta dengan pemerintah daerah. Utamanya dalam hal penyediaan hunian di Kaltim," ucapnya.
Adapun Ketua Badan Diklat DPP REI MR Priyanto menambahkan ajang pendidikan dan pelatihan semestinya dapat meningkatkan kompetensi anggota REI.
"Diklat ini diharapkan dapat mencetak developer yang tangguh. Saat ini memang kebanyakan developer bergerak di bidang rumah bersubsidi. Kami berharap tentunya para developer di daerah bisa naik kelas dan mengembangkan properti lainnya," kata Priyanto.
Kepala Kantor Wilayah 5 Bank BTN, Harman Soesanto menjelaskan pelatihan tersebut akan berisi materi tentang perencanaan bisnis properti yang baik. Selain itu, monitoring dan supervisi dari perencanaan bisnis juga akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para peserta.
"Diklat ini akan diisi materi serta sharing pengalaman dari Tim Badan Diklat REI. Pengalaman itu menjadi rujukan yang sangat baik untuk menyikapi turbulensi dalam bisnis properti. Sebab, tidak ada bisnis yang tidak mengalami turbulensi," tutup Harman. (RO/X-12)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Permenkum 49/2025 diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi BO, serta tata kelola perseroan melalui SABH.
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menewaskan lebih dari 1.140 orang
REI memanfaatkan momentum kebijakan pemerintah dan geliat pasar yang menguat sebagai titik konsolidasi untuk merapatkan barisan menuju kebangkitan kembali sektor properti.
REI mengungkapkan bahwa 306 proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian.
Para tokoh senior Realestat Indonesia (REI) yang tergabung dalam Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI) menggelar pertemuan untuk membahas berbagai persoalan sektor properti
Upaya mempercepat pelaksanaan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak ke arah digital.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved