Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan keputusan penundaan kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.
Kepala negara, lanjutnya, ingin kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah setempat melakukan sosialisasi krpada masyarakat secara maksimal terlebih dulu.
"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi dan sudah kami koordinasikan jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8).
Jokowi berpesan, hingga Januari mendatang, seluruh pemangku kepentingan harus bisa memberi penjelasan kepada publik tentang alasan pemerintah menaikkan tarif tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa kawasan tersebut bukan sekadar lokasi wisata saja, melainkan juga sebuah ekosistem yang harus dijaga kelestariannya.
Baca juga: Kejurnas Rally 2022 Kerek Okupansi Hotel di Danau Toba
"Ini saat yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem komunikasi sehingga penundaan ini lebih memberikan pemahaman, apa saja manfaat kenaikan tarif. Pariwisata dan konservasi harus bisa kita wujudkan secara beriringan," tuturnya.
Sandiaga mengatakan saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuat forum untuk menampung aspirasi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan. Berbagai masukan akan dibahas bersama sehingga tidak perlu gejolak-gejolak yang muncul dan mencoreng keindahan Taman Nasional Komodo.
"Kita sudah buat forumnya dan sudah dilakukan awal pekan ini. Kita perbaiki komunikasi publik, perbaiki penyerapan aspirasi. Jika ada gejolak, tangani dengan transparan, kita redam. Kita tidak ingin ada narasi buruk terhadap pariwisata yang sudah sangat baik ini," tandasnya.(OL-4)
Wisata medis menjadi jenis liburan ini populer terutama untuk bidang estetika seperti operasi plastik dan transplantasi rambut.
Penutupan suatu taman nasional atau bagian dari taman nasional (termasuk TN Komodo) merupakan kewenangan KLHK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990
Penutupan TN Komodo harus melalui kajian komprehensif agar wisata alam tidak tumbang
KSP mendorong penyelidikan lebih lanjut terkait asal muasal komodo yang disita Polda Jatim karena diketahui hendak dijual secara ilegal ke mancanegara
Pada per Januari 2020, penduduk yang berada di kawasan wisata tingkat dunia tidak direlokasi tetapi akan dilakukan penataan secara bersama.
Penutupan Pulau Komodo dinilai akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha wisata.
Pulau Komodo, pusat konservasi binatang purba Komodo yang masih terjaga hingga sekarang, juga memiliki banyak spot wisata yang menawan
Kegiatan Ibu Iriana Joko Widodo dengan para pendamping pemimpin ASEAN (Spouse Program) di Puncak Waringin, Rabu (10/5/2023) pagi merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023.
Pertemuan dan dialog berlangsung cair sehingga kedua belah pihak bersepakat saling menerima dan berkomitmen untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.
Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta perorang dalam waktu satu tahun menuai banyak komentar dari berbagai pihak.
Sejumlah infrastruktur wisata Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dibenahi, sebelum tiket baru diterapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.
KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara segera melimpahkan kasus penggunaan petasan di perairan Pulau Kalong-Kawasan Taman Nasional Komodo kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved