Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
RENCANA pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi para ASN di Kecamatan Seberang Ulu Satu (Panca Usaha) semakin matang. Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa tak ingin ada masalah dalam pembangunan rusunawa itu.
Karenanya kesiapan pembangunan rusunawa makin digencarkan. Pemkot Palembang pun telah melakukan survei lapangan di lokasi pembangunan Rusunawa.
"Setelah survei lapangan, kita mengalami kendala soal infrastruktur akses menuju lokasi Rusunawa. Inilah alasan kita melakukan rapat lanjutan dengan mengajak pihak Balai Kementerian PU," kata Ratu Dewa, Senin (1/8).
Dijelaskan Ratu, kondisi akses yang dinilai cukup sempit dengan lebar 3 meter dinilai dapat menyulitkan kendaraan berat pembawa material pembangunan Rusunnawa.
"Tetapi yang lain-lainnya sudah siap semua, mulai dari sertifikasi lahan, persiapan rekomendasi andalalin, dan lain sebagainya pada prinsifnya siap untuk mendukung semua," jelasnya.
Bahkan, Ratu Dewa juga menuturkan, untuk total jumlah 184 unit (type 45) dengan 2 bangunan tower Rusunawa tersebut pun hingga saat ini sudah dipesan semua oleh para ASN. "Mayoritas ASN rata-rata sudah memesan semua kalau laporan dari Dinas Perkimtan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Affan Prapanca Mahuli menjelaskan, bahwa untuk anggaran pembangunan Rusunawa itu sendiri diperkiranan akan memakan biaya kurang lebih 70 hinggi 80 Miliar untuk 2 tower.
"Dananya APBN, kita merencanakan akan membangun 2 tower dengan ketinggian 8 lantai. Untuk target tahun depan akan mulai pembangunan, tetapi ini tergantung kesiapan kita," singkatnya. (OL-13)
Baca Juga: Perbaikan Pipa PDAM Sejumlah Daerah Wonosobo Krisis Air
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan sewa murah rumah susun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian layak dan upaya mendorong kemandirian w
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Teguh mengatakan Pemprov DKI tak ingin gegabah mengambil keputusan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang.
DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawa sesuai dengan peruntukannya.
DPRKP Jakarta menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat yang membutuhkan.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved