Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan kajian mengenai aturan ganjil genap (gage) di sejumlah ruas jalan. Dengan kondisi pandemi yang kini mulai normal, kemacetan mulai terjadi kembali di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Ibu Kota Jawa Barat (Jabar) ini.
"Saat ini kondisi jalanan Kota Bandung sudah mulai ramai terutama bertepatan dengan hari masuk sekolah 18 Juli 2022 kemarin. Saya sendiri merasakan bagaimana kemacetan itu menjadi hal yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Melihat kemarin anak-anak sekolah mulai masuk, terjadi kemacetannya yang luar biasa," kata Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan di Bandung, Jumat (22/7).
Teddy meminta Pemkot Bandung dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan kajian untuk meneratpkan gage, di sejumlah ruas jalan terutama jalan yang memiliki kemacetan parah.Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 2,2 juta dengan rincian 1,7 juta roda empat dan 500 ribu kendaraan roda dua. Sementara dari sisi lain, tidak ada penambahan ruas jalan di Kota Bandung yang akhirnya menimbulkan kemacetan terjadi di mana-mana.
"Pertambahan jalan dibanding yang kendaraan itu tidak sebanding. Yang jelas, di Kota Bandung hanya menambah fly over itupun terbatas pada satu titik. Dan karena tidak ada terobosan, inovasi, pasti kita akan mengalami kemacetan yang ekstrem," jelas politisi dari PKS tersebut.
Berdasarkan itu, lanjut Teddy, DPRD mendorong Dishub untuk melakukan kajian tentang penerapan gage untuk mengurangi jumlah kendaraan dim jalan-jalan yang memang terbatas ini. Tedy mencatat setidaknya ada 17 titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung seperti di wilayah Cicadas dan di Jalan Soekarno-Hatta.
"Memang diperlukan kajian terlebih dahulu. Di jalur tertentu, dimana yang paling tepat. Intinya ingin mengurai jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Bandung, sehingga mengurangi kemacetan. Namun harapannya kita tidak juga tergesa-gesa dengan wacana yang kita gulirkan ini," tambahnya.
Pemberlakuan ganjil genap, kata Teddy, juga bisa menjadi solusi untuk membiasakan warga Kota Bandung beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Sebab menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan kemacetan sementara transportasi publik seperti angkot hingga bus kota malah kosong jarang terisi penumpang.
"Ketika ini diberlakukan, sekaligus mendorong warga supaya menggunakan transportasi publik sehingga pemkot sudah mempersiapkan transportasi publiknya. Sekarang kan kasihan angkot kosong, bus kosong, tapi warga terus mengeluhkan kemacetan ini," terangnya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved