Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan kajian mengenai aturan ganjil genap (gage) di sejumlah ruas jalan. Dengan kondisi pandemi yang kini mulai normal, kemacetan mulai terjadi kembali di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Ibu Kota Jawa Barat (Jabar) ini.
"Saat ini kondisi jalanan Kota Bandung sudah mulai ramai terutama bertepatan dengan hari masuk sekolah 18 Juli 2022 kemarin. Saya sendiri merasakan bagaimana kemacetan itu menjadi hal yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Melihat kemarin anak-anak sekolah mulai masuk, terjadi kemacetannya yang luar biasa," kata Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan di Bandung, Jumat (22/7).
Teddy meminta Pemkot Bandung dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan kajian untuk meneratpkan gage, di sejumlah ruas jalan terutama jalan yang memiliki kemacetan parah.Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 2,2 juta dengan rincian 1,7 juta roda empat dan 500 ribu kendaraan roda dua. Sementara dari sisi lain, tidak ada penambahan ruas jalan di Kota Bandung yang akhirnya menimbulkan kemacetan terjadi di mana-mana.
"Pertambahan jalan dibanding yang kendaraan itu tidak sebanding. Yang jelas, di Kota Bandung hanya menambah fly over itupun terbatas pada satu titik. Dan karena tidak ada terobosan, inovasi, pasti kita akan mengalami kemacetan yang ekstrem," jelas politisi dari PKS tersebut.
Berdasarkan itu, lanjut Teddy, DPRD mendorong Dishub untuk melakukan kajian tentang penerapan gage untuk mengurangi jumlah kendaraan dim jalan-jalan yang memang terbatas ini. Tedy mencatat setidaknya ada 17 titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung seperti di wilayah Cicadas dan di Jalan Soekarno-Hatta.
"Memang diperlukan kajian terlebih dahulu. Di jalur tertentu, dimana yang paling tepat. Intinya ingin mengurai jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Bandung, sehingga mengurangi kemacetan. Namun harapannya kita tidak juga tergesa-gesa dengan wacana yang kita gulirkan ini," tambahnya.
Pemberlakuan ganjil genap, kata Teddy, juga bisa menjadi solusi untuk membiasakan warga Kota Bandung beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Sebab menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan kemacetan sementara transportasi publik seperti angkot hingga bus kota malah kosong jarang terisi penumpang.
"Ketika ini diberlakukan, sekaligus mendorong warga supaya menggunakan transportasi publik sehingga pemkot sudah mempersiapkan transportasi publiknya. Sekarang kan kasihan angkot kosong, bus kosong, tapi warga terus mengeluhkan kemacetan ini," terangnya. (OL-15)
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved