Subsidi Pupuk Masih Dibutuhkan Petani

SUBSIDI pupuk masih dibutuhkan oleh petani. Namun, tata kelola pemberian subsidi harus diperbaiki.

"Pihak yang mengusulkan pencabutan subsidi pupuk atau dikurangi, itu salah dan tidak memiliki dasar akademis," kata Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Jamhari.

Dalam Seminar Nasional Mengkaji Ulang Kebijakan Subsidi Pupuk di UC UGM, Senin (18/7), dia mengatakan dengan diberi subsidi saja, kesejahteraan petani masih rendah. Dari data yang ada, dengan subsidi pupuk saat ini, petani pangan yang untung hanya sekitar 40%.

Menurut dia, subsidi pupuk harus tetap diberikan dengan tata kelola
pemberian subsidi pupuk harus diperbaiki agar tepat sasaran. Di sisi lain, petani juga diberi edukasi tentang proporsi penggunaan pupuk yang berimbang agar tidak overdosis.

Pemupukan yang berimbang sangat penting agar subsidi pupuk bisa dinikmati secara merata dan tidak ada daerah yang kekurangan pupuk. Di sisi lain, penggunaan pupuk yang berimbang sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah.

Menurut dia, penggunaan pupuk Urea berlebih terjadi karena penjualan pupuk urea tidak ada yang eceran. Ketika luas lahan kecil, penggunaan pupuk menjadi berlebihan.

Menurut dia, yang perlu dicabut subsidi pupuk organik karena pembuatannya bisa dilakukan dengan teknologi yang mudah.

Pakar pertanian yang juga menjadi Ketua Pengawas Poktan Barokah serta pengecer pupuk bersubsidi mengatakan, di lapangan, banyak petani yang tidak mengambil pupuk organik.

"Subsidi pupuk organik yang masih ada saat ini lebih pada kepentingan industri," kata dia.

Subsidi tetap ada

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Darori Wonodipuro menegaskan, subsidi pupuk tetap akan dilaksanakan pada tahun depan. Namun, pola pengalurannya akan diubah agar bisa lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan fakta di lapangan memperlihatkan subsidi pupuk saat ini masih kurang. Pasalnya, menurut perhitungan, subsidi pupuk yang dibutuhkan mencapai Rp70 triliun, tetapi baru terealisasi sekitar Rp30 triliun.

"Petani pangan ini kan miskin sehingga untuk menghapus subsidi pupuk
tidak mungkin," kata dia.

Ia pun sepakat, ke depan subsidi pupuk dibatasi hanya Urea dan NPK karena yang paling banyak dibutuhkan petani. Dengan langkah itu, alokasi pupuk subsidi bisa memenuhi 70% dari kebutuhan.

Di sisi lain, penyaluran subsidi pupuk harus diubah agar tepat sasaran
langsung diterima oleh petani. Dalam seminar tersebut juga muncul  berbagai usulan terkait penyaluran subsidi pupuk dan nanti akan menjadi
masukan untuk mendapatkan model yang terbaik.

"Kebocoran-kebocoran penyaluran pupuk subsidi harus diperbaiki," kata Darori.

Penyalahgunaan tersebut meliputi pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, penyebaran isu kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, penimbunan dan penggantian kemasan pupuk bersubsidi menjadi non-subsidi, hingga pupuk bersubsidi diselewengkan ke tanaman perkebunan serta ke industri kayu lapis, lem, peternakan, dan batik.

"Satgas Pangan harus perlu bertindak lebih cepat, Dari tinggat pusat sampai kabupaten harus ada pengawasan. Kalau ada penyelewengan,
pelakunya harus ditangkap," tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto juga
berpendapat, subsidi pupuk sebaiknya tetap dilakukan, tetapi pola subsidi harus diterapkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemberian subsidi lebih difokuskan pada petani pangan.

"Komoditas pangan sebaiknya diberi bantuan lebih besar. Pasalnya keuntungan yang diperoleh petani pangan, seperti padi sangat sedikit," tegasnya.

Jika tidak ada subsidi, jumlah petani yang mau menanam padi akan terus
menurun karena anggapan menjadi petani padi selalu merugi.

Di sisi lain, pertumbuhan petani milenial di DIY cukup bagus, yaitu mencapai 1.600-an pada pertengahan tahun ini. "Mereka mayoritas berkecimpung dalam pertanian hortikultura, peternakan, dan pengolahan pangan." (N-2)