Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEJUMLAH wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diwaspadai rawan konflik. Polres Cianjur akan mempertebal pengamanan dengan menambah personel di wilayah-wilayah tersebut.
Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan, mengaku sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan berpotensi konflik. Pasalnya, tingkat kerawanan tersebut akan berhubungan dengan kekuatan jumlah personel pengamanan.
"Apabila nanti dianggap rawan, sangat rawan, ataupun dianggap aman, itu akan berbeda pengamanannya. Untuk yang rawan, itu mungkin 1 TPS (tempat pemungutan suara) bisa 2 atau 3 personel. Itu nanti disesuaikan dengan tingkat kerawanannya," kata Doni, Kamis (14/7).
Pemetaan kerawanan potensi konflik dilakukan secara detail. Artinya, antisipasi pengamanan tak hanya secara kewilayahan, tapi juga kerawanan di TPS maupun kerawanan yang bisa dipicu dari kekecewaan calon kepala desa yang tak puas dengan hasil pemungutan suara.
"Kami lakukan identifikasi atau profiling juga faktor bisa berpotensinya konflik. Bisa juga dari bakal calon yang tak lolos ataupun dari incumbent yang tak bisa mengikuti lagi. Itu semua kami petakan untuk mengantisipasi tingkat kerawanan karena berhubungan dengan pengamanan," tegasnya.
Pilkades serentak tahun ini di Kabupaten Cianjur akan digelar di 77 desa. Sesuai rencana, pelaksanaannya dijadwalkan pada 17 Juli 2022.
Saat ini tahapan Pilkades memasuki masa tenang. Sebelumnya sudah dilaksanakan masa kampanye dari setiap calon kepala desa.
"Estimasi personel akan disesuai dengan jumlah TPS. Sebagaimana diketahui, ketentuan sebelum masa pandemi covid-19 ada batasan 500 orang maksimal dalam satu TPS," tuturnya.
Batasan maksimal pemilih di setiap TPS akan dikaji kembali dengan instansi teknis di Pemkab Cianjur termasuk dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Termasuk unsur pengamanan, seperti perbantuan dari TNI.
"Ketentuan jumlah pemilih di TPS akan berkaitan dengan jumlah personel yang akan dikerahkan pada Pilkades, terutama saat pemungutan suara," jelasnya.
Di sisi lain, Camat Pagelaran, Denny Widya Lesmana, menuturkan dari 14 desa di wilayahnya, terdapat 3 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Ketiga desa itu yakni Bunijaya, Buniwangi, dan Kertaraharja.
"Di Desa Bunijaya ada 3 calon, di Buniwangi ada 4 calon, dan di Kertaraharja ada 2 calon," kata Denny.
Sejauh ini, kata Denny, atmosfer berbagai tahapan Pilkades berjalan kondusif. Namun Denny bersama unsur Forkopimcam setempat terus mengimbau kepada calon, pendukung, maupun masyarakat di setiap desa yang akan menggelar Pilkades, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. "Kami selalu imbau agar semua elemen bisa menjaga kondusivitas wilayah," pungkasnya. (OL-15)
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Pelaksanaan Pilkades serentak 77 Desa di Kabupaten Tangerang sudah tiga kali diundur.
Dengan keberadaan gerai-gerai vaksin di setiap tempat pemilihan suara (TPS) tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Pada prinsipnya, tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih kepada agar berbagai program bisa terselesaikan dengan maksimal.
Wacana perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cianjur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif cukup kecil.
Pada komoditas telur ayam misalnya, saat ini harganya kisaran Rp27.600 dari sebelumnya Rp27.800 per kg.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved