Laporan keeuangan Baznas Jateng Raih Predikat WTP Lima Tahun Berturut-Turut

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah terus mengedepankan transparansi dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang disalurkan masyarakat. Selama lima tahun berturu-turut sejak 2016, Baznas Jateng memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Opini WTP dalam laporan keuangan Baznas ini menjadi bukti pengelolaan dana ZIS telah dijalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia.

Disamping itu, Baznas Jateng juga bertanggung jawab kepada Gubernur Jateng dan Baznas Pusat. Oleh karena itu, masyarakat tak perlu risau akan tata kelola ZIS di Baznas.

"Itu kebetulan kita laporkan setiap bulan dan setiap hari kita itu ada akuntan publik independen. Di samping itu ada audit syariah, jadi Baznas ini kesyariahannya betul apa tidak itu ada auditor syariah," kata Kepala Baznas Jateng Ahmad Darodji.

Darodji mengatakan di era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dana zakat memang terus dioptimalkan. Baik pendapatannya yakni melalui zakat ASN dan juga pemanfaatannya. 

Zakat ASN yang masuk, ungkap Darodji sebanyak 70 persen pengelolaan dikembalikan kepada instansi dinas terkait. Sebab itu, ada kolaborasi yang baik antara Pemprov Jateng dengan Baznas Jateng untuk mengatasi sejumlah persoalan.  

"Jadi mereka itu setor 100 persen, kemudian mengajukan kegiatan sebanyak 70 atau 60 persen. Ini untuk perbaikan masjid setempat, ini untuk marbotnya, ini untuk bantu rumah sakit, ini untuk bantu pensiunan yang miskin jadi ada hitungannya, jadi mereka membuat programnya," ungkapnya.

Untuk operasional, Baznas Jateng hanya mengambil 12 persen sesuai dengan peraturan yang ada. Sebanyak 12 persen itu diambil dari 30 persen dana maksimal yang masuk. Seperti gaji, Baznas menggukanan patokan peraturan gubernur untuk kepala dinas sebagai acuan. 

Baca juga : Pemkab Klaten Targetkan Angka Stunting 2022 Turun Menjadi 12%

"Jadi misalnya tadi (kepala dinas di Jateng) gajinya berapa atau tunjangannya berapa itu ada aturannya. Gubernur buat aturan bahwa tunjangan atau gajinya kepala dinas sekian dan itu kita jadikan patokan. Kita mengambil bawahnya," katanya.

Dana yang terkumpul di Baznas Jateng sendiri mencapai Rp57 miliar pada 2021. Dana itu kebanyakan didapat dari zakat ASN Pemprov Jateng yang secara otomatis dipotong dari gaji.

Ketua Baznas RI Noor Achmad beberapa waktu lalu mengungkapkan apresiasinya atas pengelolaan keuangan Baznas Jateng. Terlebih, dukungan Ganjar yang menaruh perhatian terhadap Baznas menjadikan Jateng provinsi dengan perolehan ZIS terbesar di Indonesia

“Saya harus datang ke Jawa Tengah karena mengapresiasi yang dilakukan Pak Gubernur. Dalam catatan kami Bapak Gubernur ini (Ganjar) orang yang paling punya perhatian terhadap Baznas. Hubungan antara pimpinan dengan Baznas ini patut ditiru. Tidak hanya antarprovinsi tapi juga daerah di Jawa Tengah,” tutur Noor.

Ia mengaku, inisiasi yang dilakukan Ganjar dalam menggandeng Baznas selalu ia ceritakan di manapun berada, untuk menginspirasi. Apalagi, Ganjar Pranowo juga didaulat sebagai gubernur pendukung Gerakan Zakat Indonesia oleh Baznas RI.

“Saya blak-blakan kalau keliling Indonesia selalu berikan contoh tentang Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Gubernur Jawa Tengah luar biasa dalam mendorong perolehan zakat. Hubungan (baik) antara Baznas dengan provinsi, mendorong hubungan (yang baik pula) antara baznas dengan kabupaten kota,” kata Noor Achmad. 

Noor yakin, dengan dukungan Ganjar, potensi ZIS di Jawa Tengah akan bisa dimaksimalkan. (RO/OL-7)