Tingkatkan PAD Pemkot Pematangsiantar Terapkan Transaksi Elektronik

DALAM upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar, Sumatra Utara, menerapkan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) berbasis teknologi.

Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani mengungkapkan adapun maksud program ETPD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat sejalan dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.

"Kami dari Pemerintah Kota Pematangsiantar berterima kasih kepada KPw BI Pematangsiantar, Bank Sumut, dan Kementerian Dalam Negeri. Ini merupakan pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan semangat dan integritas. Serta dengan dedikasi yang tinggi mensukseskan ETPD Kota Pematangsiantar," kata Susanti pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Rabu (22/6).

Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Teuku Munandar menyampaikan sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo, maka transformasi digital harus dilakukan di seluruh pemerintah daerah dengan cara menyelenggarakan High Level Meeting TP2DD Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut, jelas dia, bertujuan agar program ETPD dapat berjalan dengan baik, terakselerasi dan bermanfaat untuk pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

"Kami berharap seluruh pemerintah daerah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan semakin maju dengan Program ETPD-nya dan menjadi salah satu terbaik di Indonesia," kata Munandar.

Sementara itu, perwakilan Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya, Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Jhonattan mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai guna mengurangi terjadinya penyuapan dan gratifikasi.

Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Andri Hikmat memaparkan Kemendagri terus mendorong  pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi keuangan digital untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau korupsi. (OL-13)

Baca Juga: Warga Kampung Ciputat Nekat Lintasi Jembatan Rusak ala Indiana Jones