Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Gelar Pilkada, KPU Lembata Butuh Dana Rp35 Miliar
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Pj Bupati Lembata Marsianus
Jawa saat menerima kunjungan KPU Lembata di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (22/6). Sekertaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali mendampingi Bupati.
Kunjungan silahturahmi sekaligus melakukan audiens dengan Penjabat
Bupati dan Sekda Lembata itu dimaksud untuk meminta dukungan anggaran
Pemilihan 2024 serta dukungan infrastuktur lainnya guna
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024.
"Untuk hibah anggaran Pemkab Lembata memiliki keterbatasan. Tapi tugas kita bersama untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Presiden. Sekda akan segera mengagendakan untuk duduk bersama dengan tim
anggaran dan KPU untuk untuk lihat kembali usulan anggaran yang
disampaikan KPU," ujar Pj bupati.
Ketua KPU Lembata Elias Keluli Making mengatakan usulan anggaran pilkada yang telah disampaikan kepada pemerintah sebesar Rp35.913.284,309.
"Usulan anggaran akan disesuaikan setelah sharing dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi," tambahnya.
Sekretaris KPU kabupaten Lembata, Jerry Luase menambahkan pihaknya berterima kasih kepada Pj Bupati yang berpesan agar berhati-hati mengelola dana pilkada dan dana hibah pemilu 2024. "Kami akan patuh dan tunduk pada regulasi." (N-2)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved