Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Gelar Pilkada, KPU Lembata Butuh Dana Rp35 Miliar
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Pj Bupati Lembata Marsianus
Jawa saat menerima kunjungan KPU Lembata di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (22/6). Sekertaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali mendampingi Bupati.
Kunjungan silahturahmi sekaligus melakukan audiens dengan Penjabat
Bupati dan Sekda Lembata itu dimaksud untuk meminta dukungan anggaran
Pemilihan 2024 serta dukungan infrastuktur lainnya guna
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024.
"Untuk hibah anggaran Pemkab Lembata memiliki keterbatasan. Tapi tugas kita bersama untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Presiden. Sekda akan segera mengagendakan untuk duduk bersama dengan tim
anggaran dan KPU untuk untuk lihat kembali usulan anggaran yang
disampaikan KPU," ujar Pj bupati.
Ketua KPU Lembata Elias Keluli Making mengatakan usulan anggaran pilkada yang telah disampaikan kepada pemerintah sebesar Rp35.913.284,309.
"Usulan anggaran akan disesuaikan setelah sharing dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi," tambahnya.
Sekretaris KPU kabupaten Lembata, Jerry Luase menambahkan pihaknya berterima kasih kepada Pj Bupati yang berpesan agar berhati-hati mengelola dana pilkada dan dana hibah pemilu 2024. "Kami akan patuh dan tunduk pada regulasi." (N-2)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved