Gubernur Edy Minta Daerah Paksa Penyerapan APBD 2022 agar Ekonomi Tumbuh

GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepala daerah kabupaten/kota di provinsinya mengoptimalkan penyerapan anggaran. Paksa bila perlu sebab akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Penyerapan anggaran daerah itu akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi di Sumut, jadi harus dipaksa optimalkan," ungkap Gubernur Edy, Jumat (3/6).

Dia menuturkan, saat ini angka pertumbuhan ekonomi masih sebesar 3,90%. Angka itu dinilai sudah cukup baik karena selama masa pandemi semua sektor terkena imbasnya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sumut sempat berada pada posisi minus.

Pandemi juga telah mengakibatkan berkurangnya investasi yang masuk ke daerah. Salah satu cara mengerek pertumbuhan ekonomi Sumut adalah dengan mempercepat serapan anggaran.

Untuk itu dia telah meminta para kepala daerah kabupaten/kota memaksak penyerapan anggaran. Jika tidak segera dilakukan maka perputaran uang di tengah masyarakat akan melemah dan berpeluang terjadi deflasi. "Nanti kalau terjadi deflasi, kita repot," ujarnya.

Alasannya, jelas dia, hingga Mei 2022, rerata serapan masih berkisar pada angka 19,06%.
Dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut, daerah yang saat ini memiliki serapan tertinggi adalah Kota Tanjungbalai serta Kabupaten Tapanuli Tengah dan Serdangbedagai.

Bahkan meski sudah mendekati pertengahan tahun, masih ada daerah di Sumut yang memiliki penyerapan anggaran hanya 10%. "Harusnya ini sudah 50%, ini masih ada yang 10%," imbuhnya.

Selain meminta daerah memaksa penyerapan anggaran, Edy juga mengatakan dirinya telah mengimbau agar kepala daerah tidak merasa khawatir menggunakan anggaran. Para kepala daerah hanya perlu menggandeng unsur-unsur Forkopimda.

Dia yakin Forkopimda akan mendukung dan memberi pendampingan terhadap setiap kebijakan dan program pemda yang dapat menyerap anggaran. Dengan menggandeng Forkopimda, Edy juga yakin tidak akan ada aparat penegak hukum yang menakut-nakuti.

"Yang penting tidak ada niat (penyelewengan anggaran). Bagaimana pun niat itu tidak bisa dikamuflase," kata dia.

Edy juga meminta kabupaten dan kota di provinsinya untuk menggandeng BPKP. Dia memastikan BPKP akan memberi bimbingan terkait penggunaan APBD secara efektif dan efisien.

Kemudian meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian kualitas belanja. Begitu pula pemanfaatan implementasi transaksi nontunai dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja.

Selanjutnya juga melakukan peningkatan kompetensi pelaksan, baik itu PPK, PPTK maupun bendahara, dalam pengendalian APBD, " pungkasnya.(OL-13)

Baca Juga: Tangani Banjir Rob Pantura, Ganjar Targetkan Dua Pekan Selesai