Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PANCASILA sebagai dasar negara sudah final. Karena hanya dengan egitu persatuan dan kesatuan negara ini bisa terjaga. Untuk itu sudah sewajarnya jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah dasar negara harus ditindak tegas.
Sebab hal itu bukan saja merongrong kewibawaan pemenritah, melainkan juga bisa mengoyak persatuan sesama anak bangsa. Jaringan Mubaligh Muda Indonesia (JAMMI) mengungkapkan hal itu. Karena itu mereka mendukung pemerintah menindak tegas dan melarang seluruh aktivitas yang menyerukan kebangkitan khilafah di Indonesia.
Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi menegaskan bahwa organisasi pengusung khilafah telah dilarang di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan dan HAM (nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI).
Baca juga: BNPT Sebut Ideologi Khilafatul Muslimin Sama dengan HTI dan NII
“Para pengusung khilafah mulai berani bermain terbuka di depan publik padahal secara badan hukum organisasi sudah dicap terlarang. Mereka berani melakukan itu karena mereka tidak mendapatkan sanksi yang jera. Kami mendukung Polri atau aparat keamanan untuk menindak tegas karena dapat menimbulkan keresahan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat,” tegas Irfaan.
Ia menerangkan bahwa doktrin dan propaganda khilafah di Indonesia sudah usang dan tidak relevan. Mereka harus menghormati upaya yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodir setiap entitas anak bangsa.
“Para pengusung dan simpatisan khilafah terus memaksakan kehendak. Padahal tak ada satu katapun yang memerintah penegakkan khilafah dalam Alquran maupun hadist. Jika mereka tidak setuju dengan kesepatakan para founding father kita, silahkan angkat kaki dari Tanah Air. Jangan mereka egoisme dan memaksa kehendak,” ujarnya.
Ia juga mengajak segenap masyarakat agar melakukan kontra propaganda mereka yang dapat mengusik ketertiban dan kohesi sosial. “Sudah seharusnya kita melawan mereka yang terus menerus melakukan propaganda khilafah yang tidak sesuai dengan jiwa dan raga bangsa Indonesia,” tegasnya.
“Pancasila merupakan hasil ijtihad para ulama kita membentuk negara-bangsa tamaddun (beradab) dengan filosofi Pancasila. Merupakan kristalisasi nilai-nilai yang termaktub dalam kitab suci al-Qur’an. Sudah sangat islami. Tugas kita sekarang adalah mengamalkan tiap nilai yang termkandung di setiap silanya itu di dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Sebalumnya diberitakan bahwa ada konvoi sejumlah pemotor di jalan raya. Mereka menyerukan kebangkitan khilafah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan beberapa lokasi di Indonesia pada Minggu (29/5). (RO/A-1)
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved